28 Tahun Reformasi, Mahasiswa Probolinggo Soroti Tantangan Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
- Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi
Probolinggo, VIVA Banyuwangi – Momentum 28 tahun Reformasi 1998 dimanfaatkan mahasiswa di Probolinggo untuk merefleksikan kondisi demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini. Dalam sebuah dialog kebangsaan yang digelar Aliansi BEM Probolinggo Raya, peserta menilai semangat reformasi perlu terus dijaga agar tidak kehilangan arah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah pemateri yang membahas perjalanan reformasi, kondisi pendidikan nasional, hingga peran generasi muda dalam menjaga demokrasi.
Pemateri pertama, Mudassir, menjelaskan bahwa Reformasi 1998 lahir dari berbagai persoalan yang terjadi pada masa Orde Baru, mulai dari krisis ekonomi hingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurutnya, reformasi bukan sekadar pergantian pemerintahan, melainkan perjuangan masyarakat untuk menghadirkan sistem yang lebih demokratis.
“Reformasi 1998 bukan hanya pergantian rezim, tetapi perjuangan rakyat untuk menghadirkan demokrasi yang sehat. Karena itu, generasi muda tidak boleh melupakan sejarah perjuangan tersebut,” ujar Bendahara Umum, Mudassir, pada dialog yang berlangsung hari Rabu, 20 Mei 2026.
Mudassir yang juga merupakan Demisioner Presma Universitas Zainul Hasan, menilai mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya demokrasi. Peran tersebut dinilai tetap relevan di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang saat ini.
“Mahasiswa harus tetap menjadi kontrol sosial dan berani menyampaikan kritik yang konstruktif demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Presma BEM Universitas Zainul Hasan, Rahmad Choiriyan, membahas kondisi pendidikan nasional yang masih menghadapi sejumlah persoalan. Riyan menyoroti ketimpangan akses pendidikan, tingginya biaya pendidikan di sejumlah daerah, serta pentingnya membangun budaya berpikir kritis di lingkungan pendidikan.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfungsi mencetak lulusan yang siap bekerja, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial dan kebangsaan.
“Pendidikan seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan sekadar sarana mencetak tenaga kerja tanpa kesadaran sosial,” ujar Riyan.
Riyan juga mengingatkan agar peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.
“Hardiknas tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan tanpa evaluasi nyata terhadap kualitas pendidikan nasional,” tegasnya.
