Menakar Ketahanan Energi Negara Pancasila, Tekanan Geopolitik, Dan Lipstick Effect
- Dr. Hary Priyanto, S.T., M.Si., CPGPA
VIVA Banyuwangi – Ditulis oleh:Dr. Hary Priyanto, S.T., M.Si., CPGPA - Kenaikan BBM berhasil menjadi ajang keluh kesah nasional. Bagaimana tidak, bangun tidur di pagi hari yang seharusnya untuk menjalankan rutinitas, justru dikejutkan dengan kenaikan harga BBM.
Terlepas pemerintah menutup-nutupi tekanan ekonomi dunia, sejatinya rakyat sudah menduga jika BBM akan naik. Kenaikan BBM berdampak pada stabilitas harga bahan, barang, dan jasa. Kesadaran rakyat dalam menduga adalah bentuk kecerdasan analisis pada lonjakan harga minyak mentah dunia akibat ketegangan geopolitik, tingginya biaya produksi, serta tekanan nilai dolar ke rupiah Indonesia yang menembus 18.000an.
Ketahanan energi tidak sekadar persoalan listrik atau cadangan minyak, tetapi soal tata kelola negara dalam merancang kebijakan, alokasi sumber daya, dan pemastian pelayanan energi yang adil dan berkelanjutan. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pusat, daerah, dan rakyat, target Net Zero Emission (NZE) 2060 sulit tercapai.
Tekanan Geopolitik
Dinamika geopolitik global telah menjadikan energi sebagai instrumen strategis yang memengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. Konflik bersenjata, rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, hingga praktik proteksionisme energi membuat harga komoditas energi semakin rentan. Negara-negara di berbagai belahan dunia yang bergantung pada impor energi menghadapi risiko terhadap inflasi, tekanan fiskal, dan stagnasi pembangunan.
Indonesia misalnya, tekanan geopolitik global sukses membuat perekonomian nasional rentan. Semangat ketahanan energi jangan sekedar ditangani melalui kebijakan subsidi atau penyesuaian harga, tetapi menuntut kemampuan negara menjamin ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan energi di berbagai situasi.
Tata kelola energi harus adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Negara tidak boleh sebatas regulator, tetapi harus mengikat semua aspek strategis untuk antisipasi risiko geopolitik melalui diversifikasi sumber energi, percepatan energi terbarukan, penguatan cadangan energi nasional, serta pembangunan kelembagaan yang responsif. Negara harus menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan pembangunan.
Orientasi Electoral VS Ketahanan Energi
Di tengah memanasnya geopolitik global dan ancaman terhadap ketahanan energi nasional, orientasi kebijakan pemerintah justru unik. Negara lebih fokus pada pengamanan energi politik melalui program populis yang berorientasi elektoral, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), daripada memperkuat ketahanan energi.
