DPRD Soroti Siswa Baru SR Probolinggo Dititipkan ke Pasuruan, Pemkot Sebut Sudah Berkali-kali Ajukan ke Kemensos
- Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi
Probolinggo, VIVA Banyuwangi –Rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Probolinggo kembali menjadi perhatian. Pasalnya, peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027 tidak akan mengikuti pembelajaran di Kota Probolinggo, melainkan dititipkan ke Sekolah Rakyat Kabupaten Pasuruan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan menyebut, pihaknya ingin memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan program pendidikan tersebut, terutama dari sisi sarana, prasarana, hingga sistem pembelajaran.
Hal itu disampaikan Muchlas usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Senin, 15 Juni 2026.
“Nah, kebetulan kita sidak ya, inspeksi mendadak dari Komisi III ke SR. Karena kita anggap bahwa pendidikan itu hal yang paling mendasar dan penting, apalagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Muchlas.
DPRD, Kadinsos, dan Kepsek SR di gedung asrama
- Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi
Menurut Ketua Komisi, keberadaan Sekolah Rakyat perlu dipersiapkan secara matang karena menyangkut masa depan peserta didik, terlebih program tersebut menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah.
Muchlas mempertanyakan alasan pembelajaran siswa baru justru harus dilakukan di luar daerah. Ia menilai, perpindahan lokasi belajar dapat memberikan dampak bagi peserta didik, terutama dari sisi psikologis maupun kenyamanan selama menjalani pendidikan.
“Ternyata proses pembelajarannya untuk tahun ajaran 2026/2027 tidak ada. Nanti dititipkan di Pasuruan. Ini bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam melanjutkan program nasional yang strategis ini,” katanya.
Komisi III lakukan inspeksi mendadak di Sekolah Rakyat
- Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi
Selain persoalan lokasi belajar, DPRD juga menyoroti keberlanjutan program tersebut. Muchlas meminta pemerintah daerah memastikan agar Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo dapat berkembang dan tidak berhenti hanya pada tahap awal pelaksanaan.
Menurutnya, masih ada fasilitas pembangunan gedung permanen. Muchlas mendorong Pemkot Probolinggo terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut tetap bisa berjalan di daerah.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD Kota Probolinggo Madiha yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Probolinggo menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya agar Sekolah Rakyat tetap dilaksanakan di Kota Probolinggo.
Madiha menyebut, Pemkot sudah beberapa kali menyampaikan usulan kepada Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk menawarkan pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia.
