Aktivis dan Pemuda di Banyuwangi Gelar Aksi Turun ke Jalan, Ini Sederet Tuntutannya
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Aksi demonstrasi gabungan elemen mahasiswa akan mewarnai Kabupaten Banyuwangi pada Jumat, 19 Juni 2026. Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam "Aliansi Banyuwangi Menggugat" mengeluarkan seruan terbuka untuk menggelar aksi turun ke jalan menyuarakan berbagai persoalan di tingkat nasional maupun lokal.
Berdasarkan poster seruan aksi yang diunggah di akun instagram @bemuntagbwi, aliansi ini merupakan gabungan kekuatan besar elemen mahasiswa, yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Banyuwangi seperti BEM Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), BEM FIKKIA UNAIR, dan BEM KM Poliwangi, serta organisasi ekstra kampus kelompok Cipayung yakni DPC GMNI Banyuwangi, PC PMII Banyuwangi, dan HMI Cabang Banyuwangi.
Titik kumpul (tikum) massa aksi disepakati di kampus Untag Banyuwangi. Dari sana, massa yang diimbau mengenakan dresscode pakaian hitam berpita putih ini akan bergerak mengepung dua titik krusial, yakni Gedung DPRD dan Kantor Pemda Banyuwangi.
Dalam dokumen seruannya, Aliansi Banyuwangi Menggugat membawa dua klaster tuntutan utama. Pada tingkat nasional, dengan latar belakang poster yang menampilkan wajah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, mahasiswa menuntut lima hal mendesak.
Pertama, menghentikan pemborosan APBN. Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. Ketiga, mengevaluasi secara menyeluruh program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP.
"Apabila hasil evaluasi menunjukkan program tidak efektif dan tidak mencapai tujuan, maka program tersebut harus dihentikan dan anggarannya dialihkan ke sektor prioritas bagi kesejahteraan rakyat," tulis poin tuntutan tersebut.
Selanjutnya, poin keempat adalah menghentikan militerisme di ranah sipil, dan kelima mendesak pemerintah menjamin pendidikan yang inklusif.
Sementara itu, untuk isu lokal Banyuwangi, aliansi ini mendesak pemerintah daerah agar mengubah arah kebijakan belanja operasional agar dialihkan ke belanja modal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengawal dan mengaudit pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Hingga berita ini diturunkan, konsolidasi antarkampus dan organisasi kepemudaan terus dilakukan.
