DPC GMNI Banyuwangi: Alasan Pemkab Enggan Teken Surat Tak Masuk Akal dan Langgar Demokrasi!
- Dok. DPC GMNI Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Keengganan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi untuk menandatangani dokumen komitmen tuntutan mahasiswa dengan alasan administratif terus menuai kritik. Kali ini datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi, Vingky Dwi Putra.
Barisan kader DPC GMNI Banyuwangi yang turut tergabung di garda depan Aliansi Banyuwangi Menggugat pada aksi Jumat, 19 Juni 2026, menyoroti kegagalan komunikasi antara massa aksi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono.
Menurutnya, keengganan pihak birokrasi untuk meneken komitmen dengan dalih format surat atau tata naskah merupakan sebuah alasan yang tidak masuk akal.
Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Vingky Dwi Putra
- Dovalent Vandeva Derico/ VIVA Banyuwangi
"Ini adalah pelanggaran etika, sangat-sangat melanggar prinsip demokrasi. Kita hanya meminta untuk tanda tangan komitmen, banyak sekali alasannya, dengan alasan tidak sesuai dengan tata naskah dinas. Ini kan alasan yang tidak rasional menurut kami. Padahal, apa yang kami bawakan ini adalah tuntutan-tuntutan dari rakyat," ungkap Vingky kepada VIVA Banyuwangi.
Ketua DPC GMNI Banyuwangi tersebut menilai, tindakan pejabat eksekutif yang berani turun menemui massa di lapangan, namun menolak saat diminta komitmen tertulis, merupakan cerminan dari kegagapan struktural birokrasi pemerintah daerah.
"Tadi kita melihat betapa bobroknya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menemui mahasiswa berani, tapi untuk komitmen saja tidak berani. Ini adalah kekacauan yang terjadi di internal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi," kritiknya tajam.
Lebih lanjut, Vingky menegaskan bahwa pemerintah sejatinya mendapat amanat langsung dari masyarakat. Ia menganggap penolakan komitmen terhadap 7 poin tuntutan yang berisi isu krusial seperti penolakan pemborosan APBN hingga evaluasi kebijakan sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab moral eksekutif.
"Mereka-mereka itu diberikan mandat oleh rakyat untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Ini tidak, untuk komitmen saja tidak berani. Menurut kami ini sangat lucu di internal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi," tegas Vingky.
Aliansi Banyuwangi Menggugat saat Berdialog dengan Sekda Banyuwangi, Suyanto
- Dovalent Vandeva Derico/ VIVA Banyuwangi
Menyikapi kebuntuan tersebut, GMNI Banyuwangi memastikan barisannya tidak akan mundur pasca-aksi. Vingky mendeklarasikan bahwa organisasinya akan terus mengawal tuntutan aliansi, selama esensinya sejalan dengan perjuangan keadilan sosial bagi masyarakat bawah.
