Isu Pembubaran Sempat Beredar, Tiyo Ardianto Sebut Dialog Pancasila di Probolinggo Ruang Kritik Terbuka
- Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi
Probolinggo, VIVA Banyuwangi –Isu pembubaran sempat beredar sebelum pelaksanaan Dialog Publik bertema “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” di Gedung Graha Mina Samudera, Kota Probolinggo, Rabu, 24 Juni 2026 malam.
Meski demikian, kegiatan tetap berlangsung hingga selesai dan justru diwarnai berbagai pandangan kritis dari para narasumber maupun peserta.
Forum tersebut dihadiri mahasiswa, aktivis organisasi kepemudaan, pegiat NGO, serta masyarakat sipil. Sejumlah isu yang mengemuka dalam diskusi antara lain soal demokrasi, kebebasan berpendapat, hingga evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, yang menjadi narasumber utama menilai bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai hafalan, melainkan harus dibaca secara lebih kritis dan kontekstual untuk melihat kondisi bangsa saat ini.
“Saya sering bertanya, kenapa kata keadilan disebutkan berulang dalam nilai-nilai Pancasila? Apakah para pendiri bangsa melihat bahwa keadilan akan selalu menjadi pekerjaan rumah bangsa ini? Lalu, mengapa persatuan Indonesia harus dimasukkan secara eksplisit? Jangan-jangan para founding fathers sudah membaca bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga persatuan,” ujar Tiyo.
Dalam forum tersebut, Tiyo juga menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal arah kebijakan negara melalui cara-cara intelektual dan konstitusional.
Sementara itu, aktivis Samsuddin menyoroti kabar adanya rencana pembubaran acara yang sempat beredar sebelum kegiatan dimulai.
Samsuddin menilai, jika benar ada upaya tersebut, maka hal itu berpotensi mencederai ruang demokrasi.
“Saya mendengar kegiatan ini akan dibubarkan oleh oknum ormas, bahkan ada yang mengatakan oleh oknum anggota. Kalau ada orang yang mau membubarkan acara diskusi publik seperti ini, selama tidak rusuh, seharusnya difasilitasi. Ini negara demokrasi. Kalau diskusi adik-adik mahasiswa dibubarkan, lalu demokrasi itu berpihak kepada siapa?” kata Samsuddin.
Samsuddin juga menegaskan bahwa perbedaan pendapat seharusnya tidak dijawab dengan tindakan intimidasi.
“Tidak boleh ada gerakan premanisme seperti itu. Perbedaan pendapat harus dijawab dengan diskusi, bukan intimidasi,” ujarnya.
Dalam pernyataan lainnya, ia kembali menyinggung pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat di tengah masyarakat.
“Kalau tidak setuju, lawan dengan argumentasi. Jangan dengan arogansi. Jangan dengan tekanan. Jangan dengan cara-cara yang justru mencederai demokrasi,” tambahnya.
