Cuma 200 Meter Habiskan Rp4,8 Miliar, DPRD Soroti Sejumlah Proyek Strategis di Probolinggo
- Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi
Probolinggo, VIVA Banyuwangi –Penataan pedestrian Jalan Cokroaminoto sisi barat Kota Probolinggo menjadi salah satu proyek yang dibahas dalam RDP Komisi III DPRD bersama DPUPRPKP dan Bagian PBJ pada hari Senin, 29 Juni 2026. Proyek yang mencakup jalur sepanjang 200 meter itu diketahui membutuhkan anggaran sekitar Rp4,8 miliar.
Namun, tidak hanya proyek pedestrian, dalam forum tersebut DPRD juga membahas sejumlah proyek strategis lain yang dinilai perlu pengawasan ketat agar tidak mengalami keterlambatan maupun putus kontrak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran publik harus benar-benar dipantau secara serius.
“Ini tempat-tempat yang sangat urgen dan menjadi konsumsi publik, sehingga butuh perhatian yang sangat serius bagi kita sekalian,” ujar Muchlas.
Dalam RDP itu, DPRD dan pemerintah daerah membahas beberapa proyek sekaligus, mulai dari pembangunan gedung pemerintahan hingga fasilitas publik.
Salah satunya adalah proyek Gedung DPRD Kota Probolinggo yang saat ini disebut masih berjalan sesuai target bahkan mengalami sedikit percepatan progres dari rencana awal. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2026.
Selain itu, juga dibahas pembangunan Rumah Dinas Wakil Wali Kota, yang saat ini masih berada pada tahap awal proses pengadaan dan menunggu jaminan pelaksanaan dari penyedia.
Proyek lain yang ikut menjadi perhatian adalah penataan kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo, khususnya rehabilitasi area pujasera yang progresnya dinilai masih tertinggal dari target awal dan masuk kategori kritis sehingga perlu percepatan pekerjaan.
DPRD juga menyoroti proyek Sekolah Rakyat yang hingga kini belum bisa berjalan meski anggaran sudah disiapkan secara bertahap hingga sekitar Rp2,6 miliar. Kendala disebut masih berkaitan dengan administrasi di tingkat pusat serta persoalan pemanfaatan aset.
“Ini masih menunggu surat dari Kementerian ATR dan ada juga persoalan internal terkait sewa lahan,” jelas Muchlas.
Di sektor perencanaan, DPRD turut membahas DED lintasan atletik Stadion Kota Probolinggo yang dinilai masih belum ideal. Kebutuhan anggaran untuk standar nasional diperkirakan mencapai Rp1,5 hingga Rp1,6 miliar, sementara alokasi yang tersedia baru sekitar Rp800 juta.
