Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui DPRD, Pemkot Probolinggo Rencanakan CCTV 300 Titik dan Internet Publik dari Silpa
- Faradila Setya Utami/ VIVA Banyuwangi
Probolinggo, VIVA Banyuwangi –DPRD Kota Probolinggo menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025. Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo dengan agenda penyampaian pendapat fraksi, pendapat akhir kepala daerah, serta penetapan keputusan DPRD, pada hari Rabu, 8 Juli 2026.
Keputusan tersebut dibacakan Sekretaris DPRD Kota Probolinggo, Madihah, dalam rapat paripurna. Dalam rapat tersebut, dewan menyetujui penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
“DPRD menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2025,” ujar Sekretaris DPRD, Madihah saat membacakan keputusan.
Dalam keputusan tersebut, tercatat realisasi pendapatan daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2025 mencapai Rp1.008.550.554.354,92. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp989.407.345.211,21, sehingga terdapat surplus sebesar Rp19.143.209.143,71.
Selain itu, realisasi penerimaan pembiayaan daerah tercatat Rp88.964.135.721,91 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan mencapai Rp108.107.344.865,62.
“Rancangan peraturan daerah Kota Probolinggo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Probolinggo tahun anggaran 2025 diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi,” lanjut Madihah saat membacakan keputusan.
Usai rapat paripurna, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyampaikan bahwa percepatan pengelolaan anggaran menjadi salah satu fokus pemerintah daerah setelah evaluasi pelaksanaan APBD sebelumnya. Menurutnya, percepatan diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih awal.
Aminuddin menyebut Pemkot Probolinggo juga berupaya memanfaatkan peluang program dari pemerintah pusat, termasuk penguatan fasilitas kesehatan, infrastruktur, hingga layanan publik berbasis teknologi.
Salah satu rencana yang disiapkan yakni pemanfaatan Silpa untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV.
“Penguatan Silpa ini pertama untuk penunjang Trantibum Linmas. Penguatan di mana itu? Di CCTV. Akan dipasang CCTV lebih kurang 300 dengan sentra nanti pengawasan di Gedung Meteor,” kata Wali Kota Probolinggo, Aminuddin.
Selain CCTV, pemerintah daerah juga menyiapkan penambahan penerangan jalan umum (PJU) dan pengembangan akses internet publik. Wali kota menyebut penambahan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
