Transformasi Digital atau Komersialisasi Informasi? Ironi Anggaran Rp35 Juta untuk Akses Data Publik di Banyuwangi

Opini, VIVA Banyuwangi – Oleh: Kaneshya Aprillia Azzahra | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Baca Juga

Penguatan Ekonomi Rumah Tangga Terdampak Efisensi Melalui Inovasi Teknologi Dan Manajemen Usaha Ladrang Maniskoe di Kab

Paradoks Retorika Digital vs Realitas Anggaran

Di era modern, tata kelola keuangan publik mengalami pergeseran paradigma yang masif. Konsep Digital Fiscal Governance (Tata Kelola Fiskal Digital) digaungkan sebagai instrumen utama untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam seluruh siklus keuangan negara. Transformasi ini idealnya bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi sumber daya publik. Kabupaten Banyuwangi kerap diposisikan sebagai salah satu garda terdepan dalam inovasi digital daerah di Indonesia. 

Baca Juga

AISNU Jatim Perluas Program SABDA AI, Guru TK hingga SMP di Lamongan Dibekali Literasi Artificial Intelligence

Namun, di balik narasi modernisasi tersebut, muncul sebuah kontradiksi mendasar yang tertulis jelas pada realokasi anggaran operasional pengadaan data publik. Berdasarkan data empiris empiris operasional Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi, terdapat alokasi dana sebesar Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) hanya untuk penyediaan data mikro bagi peneliti. Di saat yang sama, terdapat pula anggaran sebesar Rp50.000.000 untuk pemutakhiran data usaha via aplikasi MATCHAPRO, serta Rp12.500.000 untuk Focus Group Discussion (FGD) data antar-OPD demi menyamakan persepsi metodologi.

Struktur anggaran ini memicu pertanyaan kritis: Apakah digitalisasi ini benar-benar sebuah transformasi untuk pelayanan publik yang inklusif, atau justru bentuk komersialisasi informasi publik yang terselubung dalam regulasi birokrasi? Bab ini akan membedah kontradiksi empiris tersebut menggunakan pisau analisis teori keuangan publik kontemporer dan administrasi publik.

Baca Juga

Duta Muda Sidoarjo 2026 Berikan Apresiasi kepada RSI Siti Hajar sebagai Official Medical Partner

Infografis Struktur Anggaran Pengadaan & Pemutakhiran Data Publik

Untuk memetakan aliran dana ini secara non-asumtif, berikut adalah visualisasi data empiris yang menjadi objek analisis formal:

[STRUKTUR ANGGARAN OPERASIONAL DATA - BPS BANYUWANGI]

---------------+--------------------------------------------+------------------------ 

Kategori | Rincian Kegiatan | Nilai Anggaran (Rp)

---------------+--------------------------------------------+------------------------ 

Akses Publik | Penyediaan Data Mikro bagi Peneliti | Rp 35.000.000

Inovasi Sektoral| Pemutakhiran Data Usaha (MATCHAPRO) | Rp 50.000.000 

Koordinasi | FGD Data Antar-OPD (Persepsi Metodologi) | Rp 12.500.000

---------------+--------------------------------------------+------------------------ 

TOTAL FOKUS ANGGARAN DATA TERKAIT | Rp 97.500.000

-------------------------------------------------------------------------------------

Sumber Data: Infografis Empiris Bab 1 "Paradigma Baru Keuangan Publik dalam Era Transformasi Digital" Halaman 4.

Analisis Teoritik-Empiris Kontradiksi Kebijakan

A. Komersialisasi Data Mikro (Rp35 Juta) vs Teori Barang Publik (Public Goods)

Halaman Selanjutnya

Secara teoritis, dalam struktur pengetahuan Multidisipliner Administrasi Publik dan Ekonomi Politik, data yang diproduksi oleh lembaga negara (seperti BPS) dikategorikan sebagai Pure Public Goods (Barang Publik Murni). Karakteristik utamanya adalah non-excludable (tidak boleh ada yang dihalangi untuk mengaksesnya) dan non-rivalrous(konsumsi seseorang tidak mengurangi hak orang lain).