Honor Guru hingga 300 CCTV, DPRD dan Wali Kota Probolinggo Ungkap Isi Perubahan APBD 2026
- Faradila Setya Utami
Probolinggo, VIVA Banyuwangi –Pemerintah Kota Probolinggo bersama DPRD Kota Probolinggo menyepakati KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sejumlah program mendapat penguatan dalam perubahan anggaran tersebut, mulai dari honor guru madrasah hingga peningkatan pengawasan kota melalui pemasangan hampir 300 kamera CCTV.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani mengatakan, salah satu poin yang diperjuangkan DPRD adalah kembali dialokasikannya honor bagi guru RA, MI, dan MTs. Sebelumnya, honor untuk guru di bawah Kementerian Agama tersebut tidak tersedia dalam anggaran.
"Terutama kesepakatan tentang adanya honor guru RA, MI, dan MTs yang sempat tidak ada, akhirnya ini disepakati di KUA-PPAS ini ada lagi untuk tiga bulan," kata Syntha saat ditemui seusai rapat pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Syntha, pengalokasian tersebut berkaitan dengan upaya memberikan perlakuan yang lebih adil bagi tenaga pendidik. Ia menilai guru yang berada di bawah Kementerian Agama juga memiliki peran yang sama dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.
"Karena kenapa yang di TK, sekolah-sekolah yang di bawah Kemendikbud dapat, tapi yang di Kemenag enggak. Padahal sama. Itu kita dorong, akhirnya alhamdulillah terealisasi," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin mengatakan perubahan APBD tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Namun, ada sejumlah penambahan dan penguatan, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik.
Salah satu program yang disiapkan adalah pemasangan hampir 300 CCTV di berbagai titik kota. Kamera tersebut diharapkan membuat kondisi wilayah perkotaan dapat dipantau dengan lebih baik.
"Kita ingin pemasangan hampir 300 CCTV nanti. Pengawasan di kota ini menjadi lebih terpantau semua," kata Wali Kota.
Untuk mendukung sistem tersebut, Pemkot Probolinggo juga akan mengoptimalkan kembali Gedung Meteor. Gedung itu nantinya dapat digunakan untuk memantau kondisi kota secara lebih luas, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima laporan melalui layanan 112.
Selain pengawasan kota, perubahan anggaran juga diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Salah satunya pekerjaan di Jalan Cokro yang direncanakan sekitar 200 meter sebagai tahap awal.
Aminuddin menjelaskan, pekerjaan tersebut menjadi bagian dari rencana yang lebih besar karena desain teknis atau DED untuk keseluruhan pekerjaan telah tersedia. Dengan anggaran yang tersedia sekitar Rp4 miliar lebih, pekerjaan awal akan dilakukan pada ruas sekitar 200 meter.
