Bupati Banyuwangi: Penerimaan Siswa Baru SDN dan SMPN Gratis!

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi –Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memastikan tidak ada pungutan biaya dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada sekolah SD dan SMP Negeri.

"Semua sekolah SD dan SMP Negeri wajib menyelenggarakan pendidikan gratis. Tidak boleh ada pungutan SPP, uang bangunan, dan lainnya," kata Bupati Ipuk saat memberikan pengarahan kepada  puluhan guru SD dan SMP di sela kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) di SDN 1 Pesanggaran di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Selasa 25 Juni 2024.

Hal ini sesuai dengan amanat Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012, yang menyebutkan larangan melakukan pungutan tetapi masih memperbolehkan sumbangan dan atau bantuan. 

"Intinya biaya operasional sekolah itu gratis. Kalaupun ada biaya, itu yang berkaitan dengan keperluan personal. Seperti seragam, uang transpor, dan uang saku," ujar Ipuk. 

Untuk siswa dari keluarga tidak mampu juga bisa memanfaatkan program-program bantuan pendidikan yang digulirkan Pemkab Banyuwangi. 

Seperti, bantuan uang saku dan uang transpor bagi siswa kurang mampu, beasiswa Banyuwangi Cerdas, serta gerakan daerah angkat pelajar putus sekolah (garda ampuh) yang mengangkat anak-anak rawan putus sekolah untuk kembali bersekolah. 

Banyuwangi juga memiliki program Siswa Asuh Sekolah (SAS), di mana pelajar dari keluarga mampu menyisihkan uang sakunya untuk membantu rekannya dari keluarga kurang mampu. 

Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno, jika memang ada dana-dana yang dihimpun dari masyarakat, itu konsepnya harus sebagai sumbangan dan atau bantuan. 

Bantuan dapat berupa uang, barang, tenaga atau jasa yang diberikan oleh masyarakat maupun orang tua berdasarkan kesepakatan. 

Adapun sumbangan, dapat berupa barang, uang, tenaga atau jasa yang diberikan oleh siswa maupun orang tua secara sukarela tidak memaksa. 

"Kalaupun ada sumbangan yang dirasa memberatkan, komite sekolah akan memfasilitasi. Karena leading sector sumbangan bukanlah sekolah, melainkan komite. Sekolah sebagai penerima bantuan setelah komite menghimpun dana dari masyarakat," urai Suratno.