Semangat Tanpa Batas, Satgas Yonif 726/Tml Pastikan Keamanan Perbatasan Jelang Pilkada Papua Selatan

Militer, VIVA Banyuwangi –Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 726/Tml kembali menunjukkan pengabdian dan dedikasinya di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini (RI-PNG).

Meski masa penugasan mereka mendekati akhir, semangat personel Satgas tetap tidak berkurang.

Hal ini terbukti dari patroli yang dilakukan di Kampung Samleber, sebuah wilayah perbatasan penting yang menjadi titik rawan, terutama menjelang Pilkada serentak di Provinsi Papua Selatan pada November 2024.

Menjaga Keamanan di Tengah Pilkada Papua Selatan

Patroli yang dilaksanakan pada Jumat, 13 September 2024, bertujuan untuk memastikan wilayah perbatasan RI-PNG tetap aman dan kondusif.

"Keamanan wilayah perbatasan sangat penting untuk menjaga stabilitas menjelang Pilkada. Kami tidak ingin ada gangguan yang dapat mempengaruhi jalannya pemilihan," ujar Serda Ferdinan, komandan patroli yang memimpin sekitar 10 personel dalam tugas ini.

Patroli dilakukan dengan menembus lebatnya semak belukar di sepanjang perbatasan.  Mereka bertekad untuk memastikan bahwa wilayah tersebut bebas dari ancaman pelintas batas ilegal serta barang-barang terlarang yang dapat merugikan masyarakat setempat.

Ancaman di Perbatasan: Pelintas Batas Ilegal dan Peredaran Barang Terlarang

Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini sering kali menjadi jalur strategis bagi para pelintas batas ilegal maupun penyelundupan barang-barang terlarang, mulai dari narkotika hingga senjata api. 

Dalam patroli tersebut, Satgas Yonif 726/Tml juga melakukan penyergapan atau ambush di titik-titik tertentu untuk memastikan tidak ada pelintas batas yang beroperasi di wilayah itu.

"Dengan patroli rutin ini, kami berharap masyarakat bisa merasa aman dan tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari," jelasnya.

Selain patroli di darat, Satgas Pamtas Yonif 726/Tml juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah setempat untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan.

Koordinasi ini penting untuk menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi, baik dari segi pengawasan maupun pencegahan ancaman.