Warga Los Angeles Geram: Kebakaran Hebat Ungkap Ketimpangan Prioritas AS Antara Dalam Negeri dan Bantuan Luar Negeri

Los Angeles, VIVA Banyuwangi –Kebakaran yang baru-baru ini melanda Los Angeles memicu kemarahan publik setelah pemerintah AS dinilai gagal merespons secara memadai. Banyak warga yang merasa diabaikan, sementara pemerintah federal terus menggelontorkan dana besar untuk mendukung Israel dan Ukraina.

Kebakaran ini telah memakan setidaknya 25 korban jiwa, menghancurkan lebih dari 12.000 bangunan, dan memaksa lebih dari 100.000 penduduk mengungsi. Namun, beberapa penduduk Altadena menyebut upaya pemadam kebakaran minim dan dirasakan lebih memprioritaskan properti kaum kaya di Pacific Palisades. Nicholas Norman, salah satu korban, mengungkapkan frustrasinya, "Kami harus memadamkan api dengan ember sementara petugas tidak terlihat. Mereka hanya menyelamatkan rumah-rumah besar di daerah elite." 

Dana Luar Negeri Dibandingkan Kebutuhan Domestik

Amerika Serikat telah mengalokasikan lebih dari $52 miliar untuk membantu Ukraina dalam konflik dengan Rusia sejak 2022. Selain itu, sekitar $3,3 miliar per tahun diberikan kepada Israel dalam bentuk bantuan militer. Dana tersebut kontras dengan alokasi untuk lembaga penanganan bencana seperti FEMA, yang dikritik tidak memadai untuk kebutuhan domestik.

Nicole Perri, korban lain dari Pacific Palisades, mengkritik infrastruktur lokal yang tidak siap menghadapi bencana besar seperti kebakaran. "Hidran pemadam kebakaran kami kehabisan air, sementara pemerintah lebih memilih mengirim miliaran dolar ke negara lain. Di mana perhatian mereka untuk rakyatnya sendiri?" ungkapnya. 

Kritik terhadap Pemerintah dan Pejabat Lokal

Situasi ini diperburuk dengan absennya Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, yang diketahui sedang berada di Ghana ketika kebakaran dimulai, meskipun peringatan dini cuaca ekstrem sudah diberikan. Pengurangan anggaran pemadam kebakaran dan kegagalan peringatan evakuasi menambah keluhan warga.

Halaman Selanjutnya

James Brown, seorang pensiunan pengacara, menyebut kondisi ini "memalukan." "Ini seperti zona perang. Kami kehilangan segalanya, dan pemerintah malah lebih fokus pada isu-isu luar negeri," katanya dengan nada kecewa.