Presiden Korsel Yoon Mangkir Sidang Pemakzulan Kedua, ini Penyebabnya

Korea Selatan, VIVA Banyuwangi –Sidang kedua Mahkamah Konstitusi untuk pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol berlangsung tanpa kehadirannya pada hari Kamis, karena presiden yang ditahan tersebut tidak hadir. 

Yoon, yang melewatkan sidang pertama pada hari Selasa dengan alasan kekhawatiran akan kemungkinan penahanan jika dia meninggalkan kediamannya, tidak hadir dalam sidang kedua setelah kekhawatiran tersebut terwujud. 

Para penyelidik mengeluarkan surat perintah penahanan terhadapnya pada hari Rabu pagi, yang memungkinkan mereka untuk menahannya untuk diinterogasi hingga 48 jam. 

Presiden yang ditangguhkan itu menghadapi sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi atas pemberlakuan darurat militer yang dilakukannya secara singkat pada 3 Desember tahun lalu. Dia juga menghadapi penyelidikan kriminal terpisah atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Tidak seperti sidang pertama, yang hanya berlangsung selama empat menit karena ketidakhadiran Yoon, sidang hari Kamis berjalan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Berdasarkan hukum yang berlaku, pengadilan dapat melanjutkan sidang kedua dan seterusnya meskipun presiden tidak hadir. 

Komite investigasi pemakzulan Majelis Nasional, yang bertindak sebagai jaksa penuntut dalam persidangan, berpendapat bahwa Yoon harus segera dilengserkan karena dia tidak layak untuk menjabat sebagai presiden, dengan alasan tidak adanya keinginan untuk menegakkan ketertiban konstitusional. 

Mereka juga mengklaim bahwa deklarasi darurat militer yang dikeluarkannya tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur hukum. 

Halaman Selanjutnya

“Dekrit darurat militer, yang melabeli lawan-lawan politik sebagai kekuatan anti-negara dan berusaha untuk melenyapkan mereka, sama saja dengan menghapuskan tatanan demokrasi liberal dan mendeklarasikan kediktatoran,” ujar pengacara Lee Jin-han, kuasa hukum Majelis, mengatakan.