Presiden Korsel Yoon Mangkir Sidang Pemakzulan Kedua, ini Penyebabnya
- www.koreantimes.com
“Dekrit darurat militer, yang melabeli lawan-lawan politik sebagai kekuatan anti-negara dan berusaha untuk melenyapkan mereka, sama saja dengan menghapuskan tatanan demokrasi liberal dan mendeklarasikan kediktatoran,” ujar pengacara Lee Jin-han, kuasa hukum Majelis, mengatakan.
Tim pembela Yoon menyatakan bahwa pemberlakuan darurat militer merupakan pelaksanaan yang sah atas kewenangan presiden dan bahwa pemerintahan militer darurat, yang hanya berlangsung selama enam jam karena penolakan parlemen, bukan merupakan pemberontakan.
Yoon telah membela tindakannya dalam berbagai pernyataan publik sebelum dan sesudah penangkapannya, menegaskan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan sebagai peringatan bagi partai-partai oposisi, yang dituduhnya telah menggunakan kekuasaan legislatif secara berlebihan.
Dalam sebuah pernyataan tertulis yang diajukan ke pengadilan pada hari sebelumnya, pengacara Yoon mengklaim bahwa klausul pertama yang kontroversial dalam dekrit darurat militer - yang melarang semua kegiatan politik, termasuk kegiatan Majelis Nasional, pemerintah daerah, dan partai politik - merupakan hasil dari sebuah “kesalahan”.
Klausul ini menjadi sorotan karena, meskipun Konstitusi mengizinkan “langkah-langkah khusus” terkait kebebasan pers, otoritas eksekutif, dan yudikatif selama masa darurat militer, namun tidak mengizinkan pembatasan kegiatan legislatif.
Tim hukum Yoon menjelaskan bahwa mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang menyusun dekrit tersebut, secara keliru menyalin frasa-frasa tersebut dari deklarasi darurat militer sebelumnya yang dikeluarkan pada masa rezim militer pada tahun 1980-an, ketika presiden memiliki wewenang untuk membubarkan badan legislatif.
Meskipun seorang tahanan secara teknis dapat menghadiri sidang dengan kerja sama para penyelidik, Yoon tampaknya tidak berniat melakukannya untuk sidang hari Kamis.
