WargaPeduli Desa Sentul Lurug Kantor Dewan, Tuntut Penghentian Kades

Lumajang, VIVA Banyuwangi - Adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa (Pemdes) Sentul, Kecamatan Sumbersuko, pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 dan 2023, dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Sentul Tahun 2023, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Desa Sentul (FMPDS) datangi kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Rabu (2/8/2023) siang tadi.

FMPDS menuntut beberapa perkara, salah satunya terkait dengan penghentian Kepala Desa (Kades) Sentul, Kecamatan Sumbersuko dikarenakan sakit stroke berat yang dialaminya sejak tahun 2021.

“Pada tanggal 17 Juli 2023 lalu, kami dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sentul sudah  berkirim surat kepada Bupati Lumajang untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Kades Sentul, Subur, karena dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai Kades Sentul,” kata Ustad Achmad Basuni, selaku Ketua FMPDS, waktu menyampaikan aspirasinya di hadapan Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang.

Dan pada tanggal 24 Juli 2023, menurut Anggota BPD ini, pihaknya telah menerima surat dari Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Lumajang, yang menugaskan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang untuk segera memeriksa kesehatan dari Kades Sentul, Subur, dan segera melaporkan hasilnya kepada Bupati Lumajang.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, Kades Subur sudah dijemput untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Haryoto Lumajang, pagi tadi, namun kami belum mendapatkan hasilnya, kami tunggu saja hasil resminya,” ungkapnya lagi.

Sedangkan menurut Edi Suyono, selaku Ketua RT/RW: 02/02 Desa Sentul ini, mengatakan kalau kondisi Kades Sentul sudah tidak bisa berpikir lagi, bagaimana akan memikirkan masyarakat banyak nantinya.

“Apapun hasilnya kami akan menunggu hasilnya dari pemeriksaan RSUD dr Haryoto Lumajang,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Selanjutnya, pihak FMPDS, kata Edi, menduga adanya penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun 2023, seperti pembangunan jalan rabat beton RT 01/RW 06 – RT 01/RW 02 di barat rumah M Safiul Anam S.Pd senilai Rp 213 juta dan pembuatan kolam ikan di belakang rumah M Safiul Anam S.Pd senilai Rp 75 juta tidak pernah disahkan dalam Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Tahun 2023, namun bisa muncul dalam APBDes 2023.