Belanja Daerah Banyuwangi Naik Rp 309.539 Miliar Ditengah Ketidakpastian Ekonomi. Bisa?
- Dovalent Vandeva Derico/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Ditengah ketidak pastian pergerakan ekonomi pasca endemi Covid-19 dan dampak perang Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Belanja daerah Banyuwangi justru naik Rp 309.539 miliar untuk tahun anggaran 2024. Bisa?
Kenaikan anggaran belanja Kabupaten Banyuwangi tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani dalam pidato rapat paripurna nota penghantar Bupati atas diajukannya Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 dan perubahan anggaran 2023 di gedung DPRD Banyuwangi, Selasa, 15 Agustus 2023.
Dalam rapat yang dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sugirah dan Sekretaris Daerah, Mujiono serta unsur SKPD Pemerintah Banyuwangi tersebut, Bupati Ipuk banyak memaparkan rancangan perubahan anggaran 2024 serta perubahan anggaran 2023.
Rapat Paripurna nota penghantar Bupati atas KUA dan PPAS
- Dovalent Vandeva Derico/ VIVA Banyuwangi
"Total belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi 3.542 miliar rupiah. Meningkat sebesar 309.539 miliar rupiah dari APBD 2023," papar Bupati Ipuk saat dihubungi Banyuwangi.viva.co.id.
Ipuk menjelaskan, kenaikan anggaran belanja tersebut didorong adanya kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 7,472 miliar rupiah. Sebelumnya dari APBD induk sebesar 575 miliar rupiah menjadi 582.472 miliar rupiah.
"Pendapatan transfer mengalami perubahan yakni bertambah menjadi 2.620 triliyun rupiah. Atau bertambah 78.756 miliar rupiah dari APBD induk sebesar 2.541 triliun rupiah," jelas Ipuk dalam Rapat Paripurna.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani
- Dovalent Vandeva Derico/ VIVA Banyuwangi
Sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah masih stagnan dan tidak mengalami perubahan dari APBD induk yaitu sebesar 59.838 miliar rupiah.
"Prioritas pembangunan daerah meliputi percepatan pemerataan insfrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan. Penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata," jlentreh Bupati Ipuk.
Sementara itu, dalam rapat paripurna penyampaian KUA dan PPAS tersebut. Dari unsur Pimpinan DPRD hanya diwakili oleh Wakil Ketua 1 DPRD Banyuwangi, H.Muhammah Ali Mahrus, S.H sedangkan yang lain izin karena sedang sakit.
Wakil Ketua 1 DPRD Banyuwangi, H. Ali Mahrus
- Dovalent Vandeva Derico/ VIVA Banyuwangi
"Nanti kita liat. Yang jelas dimana. Kita ini kan koreksi. Kita akan nanti baca secara detail. Sehingga bisa memastikan untuk apa proyeksi yang nanti menurut rancangan dari KUA PPAS yang tadi sudah disampaikan notanya," ujar Ali Mahrus saat dihubungi Banyuwangi.viva.co.id usai rapat paripurna.
Ali Mahrus memastikan akan memeriksa secara detail nota perubahan dari KUA dan PPAS guna bisa memberikan masukan dan arahan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
"Kita kan belum mempelajari lebih detail. Sehingga kita nanti sifatnya bersinergi kemudian dan mendorong dan termasuk memberikan pertimbangan pertimbangan agar supaya capaian-capaian di tahun yang akan datang supaya lebih maksimal," tambah Wakil Ketua 1 DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Peningkatan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan karena dilakukan saat ketidakpastian ekonomi di masa endemi covid-19 dan dampak global dari belum berakhirnya perang Ukraina dan Rusia hingga saat ini.
