Wujudkan Good Governance, Pemkab Banyuwangi Lanjutkan Kerjasama Hukum dengan Kejari Banyuwangi

Ipuk menyebut kerja sama ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah dan Kejari, khususnya dalam pencegahan dan penyelesaian masalah hukum.

 

“Terutama langkah-langkah preventif yang tujuannya untuk kembali mengingatkan aturan-aturan yang berlaku. Terkadang PNS dalam melakukan kerja ini kurang komprehenaif memahami aturan, dan kami butuh legal assistance oleh Kejari," kata Ipuk. 

 

Sementara itu, Kepala Kejari Banyuwangi, Suhardjono, menegaskan pendampingan yang diberikan fokus pada aspek hukum. Meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan layanan hukum.

 

Ia menambahkan, analisis hukum diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan tidak melanggar aturan, terutama ketika terdapat interpretasi berbeda terhadap regulasi.