Hilangnya Kompensasi Debu, Ratusan Warga Tutup dan Blokir Stockpile Terpadu

Sedangkan menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat dikonfirmasi terkait berhentinya uang kompensasi dan penghapusan pegawai yang ada di Stockpile Terpadu, serta pengunduran diri Perusda Semeru dari penugasan pengelolaanya dan diserahkan kepada dinas lain, Agus menjelaskan, jika Stockpile Terpadu merupakan bagian usaha dari PD Semeru, dan selanjutnya untuk konfirmasi ke pihak Direksi dan Pengawas PD Semeru.

“Perusahaan Daerah berbeda tata kelola nya dengan OPD, audit nya juga berbeda, OPD diaudit oleh BPK, PD diaudit oleh auditor independen, Stockpile Terpadu masih merupakan bagian dari usaha PD Semeru, OPD tidak bisa mengambil alih usaha nya perusahaan daerah,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Akhmat pada Banyuwangi.viva.co.id menyayangkan jika sampai Stockpile Terpadu ini bubar. Sebab pihaknya sudah melakukan komunikasi informal dengan beberapa pihak, bahkan dengan pemerintah juga sudah. Mungkin sistemnya saja yang mau dilakukan perubahan oleh pemerintah.

Halaman Selanjutnya

“Hanya dalam pengelolaan Stockpile Terpadu itu akan dipasrahkan sepenuhnya kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang, seperti urusan sewa lahan itu, ya dipasrahkan sepenuhnya kepada BPRD, tapi pengelolaannya itu diberikan kepada Perusahaan Daerah (PD) Semeru Kabupaten Lumajang, yang merupakan Badan Usaha Mulik Daerah (BUMD), dan itu informasi yang kami tangkap,” ujar politisi PPP ini.