DPRD Banyuwangi Ingatkan Pemkab Harus Serius Kerjakan Program Kabupaten Layak Anak

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi
Sumber :
  • Moh. Hasbi

Banyuwangi – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, ingatkan Pemerintah Daerah serius tangani pelaksanaan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah daerah provinsi se Indonesia yakni program Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Bapak Kandung & Bapak Tiri Hamili Anaknya, Polisi: Pelaku Kabur

Ficky Septalinda mengatakan, terkait Program-program pemerintah daerah yang sudah dikonsep, sudah direncanakan dan juga dianggarkan bupati bersama DPRD, dalam rangka untuk keseuksesan kabupaten layak anak benar – benar dilakukan serius tidak hanya di laporkan bahwa program sudah dikerjakan secara maksimal namun masih saja bermunculan anggapan masyarakat menganggap kinerja pemerintah lamban terkhusus program (KLA).

“Kami cukup menegaskana saja bahwa program bupati sangat bagus dan ini mungkin akan lebih dimaksimalkan lagi tambahan-tambahan skor yang bisa disampaikan ke tim verifikator,” kata Ficky usai mengikuti Rapat Monitoring Kinerja Bupati Tim PPPA RI, Selasa (23/5/2023) kemarin.

Masyarakat Antusias Ikuti Open House, Bupati Ipuk: Mohon Maaf Lahir dan Batin

Artinya menurut Ficky , bahwa dalam program kabupaten/kota Layak Anak ini memang butuh keseriusan dalam pelaksanaan dan memang benar – benar dilakukan, pasalanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di Banyuwangi seperti kasus kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), Kekerasan kasus Pelecehan seksual yang mana korbannya masih di bawah umur.

Terahir bahkan, Pihak kepolisian dalam seminggu saja mengunggkap kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh guru di Kecamatan Purwoharjo. Serta di Kecamatan Srono, polisi membeberkan pengungkapan kasus persetubuhan dengan korban anak dibawah umur. di salah satu hotel.

Ciptakan Peluang Usaha, Pemkab Banyuwangi Gelar Kursus Gratis

Langkah tegas petugas dalam penyalagunaan hotel yang seharusnya tidak bisa memberikan akses kepada anak di bawah umur ternyata seolah dibiarkan dan belum ada perhatian serius dari pihak terkait.

“Kalau hasil dari verifikasi tadi kan ada beberapa yang harus dilengkapi yang pasti kelengkapan syarat-syaratnya tidak terlalu banyak karena dari pertemuan yang pertama dan pertemuan kedua ini kami kira sudah banyak perubahan, sudah banyak program yang sudah menjadi realita dan realita di bawah itu sudah baguslah,” unggkap Ficky.

Halaman Selanjutnya
img_title