Revisi Kuhap Disorot Akademisi, Sinergi Antar Penegak Hukum Jadi Perhatian Khusus

Minggu, 2 Februari 2025 - 22:18 WIB
Oleh :
Ahli Hukum Tata Negara FH Unej Eddy Mulyono, S.H., M.Hum
Sumber :
  • Palupi Ambarwati/ VIVA Banyuwangi

Jember, VIVA Banyuwangi –Wacana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR RI mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., menyoroti aspek hukum tata negara dalam revisi tersebut dalam acara talk show bertema “R-KUHAP: Kolaborasi atau Kompetisi Antar Penegak Hukum?” yang diselenggarakan oleh salah satu radio ternama di Kabupaten Jember .

Dalam diskusi tersebut, Eddy Mulyono menekankan bahwa revisi KUHAP harus merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah mengalami dua kali perubahan. Ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur lima tahapan dalam pembentukan regulasi, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan perundangan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data Program Legislasi Nasional (Prolegnas), terdapat 176 Rancangan Undang-Undang (RUU), di mana 41 di antaranya masuk dalam daftar prioritas.

"Jika saya perinci secara kontekstual dalam pembahasan R-KUHAP ini, kita perlu melihat bagaimana revisi ini berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum dan penegakan keadilan di Indonesia," jelasnya.

Eddy Mulyono juga menyoroti pentingnya sinergi antarpenegak hukum dalam implementasi revisi KUHAP. Ia mengingatkan bahwa revisi ini harus memperkuat koordinasi antar lembaga hukum, bukan justru menciptakan kompetisi yang tidak sehat.

"Dalam sistem hukum yang ideal, sinergi-kolaborasi antara aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Namun, jika revisi KUHAP ini justru menimbulkan persaingan atau kompetisi tidak sehat, maka perlu dikaji ulang agar tidak berdampak negatif terhadap proses peradilan," tambahnya.

Ia menegaskan bahwa aspek hukum tata negara harus menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan implementasi revisi KUHAP agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.