500 Warga Banyuwangi Dapat Sertifikat Tanah dari Kementerian ATR/BPN

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Sebanyak 500 warga Banyuwangi mendapatkan sertifikat tanah dari pemerintah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni. 

“Ini merupakan bagian dari program unggulan Pak Jokowi,” kata pria yang akrab disapa Toni tersebut kepada awak media. 

Sebelumnya, pihaknya telah melakukan pengecekan dan mendapati bahwa sekitar 88,2 persen tanah di Banyuwangi telah terdaftar. 

Tahun depan, dengan bantuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, ia berharap pendaftaran semua bidang tanah di Banyuwangi akan lebih maksimal. 

“Kalaupun nanti tidak tercapai total, paling tidak tinggal sedikit lagi, sebagai amanah ke Presiden dan Pemerintah Banyuwangi,” lanjutnya. 

Mengenai target nasional, Toni mengurai ada 126 juta bidang akan selesai pendaftarannya pada tahun 2025, yang saat ini progressnya telah mencapai 107 juta bidang dalam bentuk Peta Bidang Tanah (PBT) dan 88,3 juta dalam bentuk sertifikat. 

Kementerian akan terus mengupayakan penyelesaian target yaitu sekitar 120 juta bidan tanah hingga tahun depan menyesuaikan anggaran yang ada. 

Terkait upaya-upaya yang dilakukan kementerian untuk percepatan PTSL, ia menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah sangat diperlukan, terutama ketika ada pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Kemudian juga peran serta kepala desa dan masyarakat untuk mulai memasang patok-patok tanah dan melengkapi persyaratan. 

“Apabila dua itu dilakukan secara bersama-bersama, Insya Allah akan lebih cepat,” tuturnya. 

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah mengapresiasi kesuksesan langkah Kementerian ATR/BPN yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya melalui para kepala desa. 

Sugirah menyebut kepala desa merupakan pihak yang paling tahu bagaimana mengidentifikasi tanah untuk kemudian disertifikasi. 

“Ini program yang luar biasa dari pemerintah pusat Pak Jokowi melalui Kementerian ATR/BPN, termasuk juga akomodir dari Pemkab Banyuwangi,” tandasnya.