Tolak Hasil Rekapitulasi, Hanura Banyuwangi: Ini Sarat Kecurangan

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Partai Hanura menyatakan sikap untuk menolak rekapitulasi tingkat Kabupaten Banyuwangi dan menyebut hasil proses tersebut tak sesuai fakta. 

Selain itu, Hanura juga menganggap proses rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi terindikasi banyak kecurangan. 

“Pada proses rekapitulasi di kecamatan, PPS tidak menyampaikan hasil pengutan di masing-masing kelurahan/desa, alasannya terlambat,” kata Ketua DPC Hanura, Basuki Rachmad pada Banyuwangi.viva.co.id.

Namun pengawas tingkat kecamatan (panwascam) disebutnya menormalisasi hal tersebut dengan dalih karena petugas masih baru, kurang berpengalaman dan sebagainya. 

“Itu pun juga tidak menjadi temuan,” protesnya. 

Selain itu, Basuki mengaku menemukan kecurangan di TPS yaitu C1 yang mengindikasikan penggelembungan 10 hingga 15 suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lagi-lagi juga tak menjadi temua oleh panwas ataupun Bawaslu Banyuwangi. 

Kecurigan Basuki makin dikuatkan kala proses rekapitulasi tingkat kabupaten terjadi selisih di Kecamatan Rogojampi, Glagah dan Kabat yang menyebabkan proses rekap molor hingga 2 hari dari target. 

Beberapa permasalahan yang terjadi di antaranya saat rekapitulasi Kecamatan Glagah yang diwarnai insiden amplop form D Hasil tidak tersegel karena PPK mengganti segel dengan lem perekat.

"Itu kan jelas menguatkan indikasi adanya perubahan data hasil rekap," kata Basuki yang turut menjadi saksi partai dalam proses tersebut. 

Beberapa insiden tersebur yang kemudian membuatnya meragukan hasil Pemilu 2024 di Banyuwangi dan tegas menolak hasil rekapitulasi.