Gus Makki: Persyaratan SPM Jangan Seperti Litsus Orde Baru

Sementara itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi mempersilakan jika calon pemimpin daerah memiliki gagasan yang diyakini. 

“Kebijakan calon pemimpin bisa berbeda-beda,” kata Kepala Dinsos PPKB melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Khoirul Hidayat pada Banyuwangi.viva.co.id

Namun demikian, Irul mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus ditopang oleh anggaran.

Menurutnya, seleksi ketat SPM diperlukan untuk mengoptimalkan tujuan pemerintah dengan pendanaan dan kuota yang terbatas. 

Sejauh ini, dengan anggaran Rp 5 miliar pertahun yang berasal dari APBD, Pemkab Banyuwangi setiap bulannya mengcover kesehatan 700 hingga seribu penerima manfaat SPM untuk mendapatkan penanganan hingga dinyatakan sembuh secara medis.