PJ Sekda Tanggapi Audiensi Ratusan PTT Dengan Komisi IV DPRD Bondowoso

Bondowoso, VIVA Banyuwangi – Sebanyak 105 Pegawai Tidak Tetap (PTT) menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, Jawa Timur (Jatim).

Ratusan PTT tersebut meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Menanggapi hal itu, Penjabat Sekertaris Daerah (PJ Sekda) Bondowoso, Haeriyah Yuliati mengatakan, belum terbukanya formasi P3K untuk kalangan PTT terkait dengan terkendala aturan.

“Sejatinya kalau Pemkab sendiri ingin segera tuntas. Karena dari sisa itu harus memang. Sedangkan kalau dari sisi Menpan, kita bisa menuntaskan. Tapi memang ada pilihan, Menpan itu sudah memberikan beberapa solusi. Kalaupun tidak penuh waktu, bisa paruh waktu,” ungkap Haeriyah pada Banyuwangi.viva.co.id, Sabtu 29 Juni 2024.

Di satu sisi, Pemkab dibatasi oleh aturan, dimana pada tahun 2025 nanti, belanja pegawai daerah tidak boleh lebih dari 30% total anggaran.

“Sementara saat ini, sudah mencapai di angka 37%, maka itu yang menjadi pertimbangan kita bagaimana kita nanti bisa mengakomodir, barang tentu ini butuh waktu,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso.

Haeriyah juga menyampaikan, untuk tahun 2024, pihaknya masih fokus pada tenaga kesehatan.

“Karena memang selama kurun waktu 2 tahun terakhir, mulai tahun 2021-2022, itu kita fokus di dunia pendidikan, sehingga terangkat P3K sebanyak hampir 2000, jadi di angka 1900 sekian. Itu bukan jumlah yang sedikit untuk belanja pegawai kita. Sementara, di Dinas Kesehatan (Dinkes) itu masih ada sekitar 900an tenaga non-asn yang belum istilahnya tersentuh secara maksimal,” urai Haeriyah.

Sedangkan untuk insentif PTT, Haeriyah menjelaskan juga harus berhitung.

“Karena jumlah PTT itu bukan hanya 105 seperti yang mereka sampaikan, itu kan hanya yang SMP saja. Tapi kalau dihitung secara keseluruhan, jumlah tenaga non-ASN di lingkup Dinas Pendidikan itu masih cukup banyak, sekitar kurang lebih 700 sampai 900 mungkin. Belum lagi juga ada non-asn yang dilingkup OPD,” tukas Haeriyah.

Sementara ini, non-ASN yang masih terdata kurang lebih sekitar 3000 secara keseluruhan, baik itu yang di kesehatan, pendidikan maupun di tehnik.

“Untuk memberikan intensif kita tidak bisa istilahnya si A diberi sedangkan lainnya tidak, sementara kondisi Fiskal kita kalo di P-APBD kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu,” ucap Haeriyah.

Meski demikian, Haeriyah menegaskan akan menghitung di APBD 2025, berapa kira-kira kebutuhan jika ada kenaikan insentif.