Anggota-Kader Aisyiyah Terlibat Politik Praktis, Ketua PDA Banyuwangi Bicara Begini

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Setelah mobil branding sekolah terciduk parkir depan KPU, Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah atau PDA Banyuwangi bicara aturan dari Pengurus Pusat perihal anggota hingga kader terlibat dalam politik praktis.

Ketua PDA Banyuwangi, Laili Damayanti, mengatakan sesuai aturan dari PP Aisyiyah membebaskan semua anggota, kader dan pimpinan yang terlibat politik praktis. Namun demikian ada rambu rambu yang harus dipatuhi.

Apabila yang bersangkutan secara aktif ada di organisasi partai politik. Maka, kata dia, harus memilih untuk tidak menjabat di struktural di Aisyiyah tiap tingkatan.

“Jadi kalau beliau aktif di partai politik maka tidak boleh untuk ada di unsur pimpinan. Kalau di Cabang Aisyiyah itu ada 7 terpilih, 7 formatur, ada pimpinan harian, jadi tidak ada disana,” katanya, Rabu (12/07/2023).

Termasuk menjadi calon anggota DPRD Banyuwangi pada Pemilu 2024 yang akan datang. Senyampang tidak menjabat sebagai pimpinan yang ber-SK, akan dipersilahkan.

“Tapi selagi dia tidak di unsur pimpinan yang ber-SK kami dari Pimpinan Daerah ya itu tidak menjadi masalah. Kader kami persilahkan, silahkan aktif dimana saja boleh,” ujr Laili melalui sambungan telepon.

Lebih dari itu, Laili mengatakan, untuk kegiatan kampanye secara langsung yang menggunakan unit lembaga di Aisyiyah Muhammadiyah memang tidak diperbolehkan.

“Tapi monggo siapapun boleh memanfaatkan, jangankan di Aisyiyah di lembaga manapun pasti juga berkampanye dimanapun tempatnya. Tetep bahwa di dalam aturan persyarikatan ada koridornya. Namun kembali lagi kepada siapa orangnya kan tinggal begitu aja,” paparnya.

Baca juga: PDA Banyuwangi Klarifikasi Mobil Branding Sekolah Dipakai Urusan Bacaleg ke KPU

“Jadi Insya Allah di persyarikatan tetap, siapapun boleh masuk mau berkampanye di dalamnya, tidak hanya satu partai tapi semua partai mau bersosialisasi dipersilahkan. Jadi semua partai mau sosialisasi, kita tetep dengan tangan terbuka, siapapun, tidak ada batasan di partai mana,” katanya menambahkan.

Laili kembali menegaskan, bahwa persyarikatan membebaskan kader-anggota mau aktif di partai manapun atau mau mengikuti partai apapun, tidak ada batasan. 

Karena harus dibedakan antara di Muhammadiyah, di persyarikatan ini, kita memang organisasi kemasyarakatan yang murni, dengan partai politik kan tujuannya berbeda,” tandasnya.