Ramadan Pertama Pasca-Rezim Assad: Harapan dan Tantangan Baru bagi Suriah

Gaya Hidup, VIVA Banyuwangi –Ramadan tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Suriah. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari lima dekade, negara tersebut menjalani bulan suci ramadan tanpa berada di bawah kekuasaan keluarga Assad. Setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada Desember 2024, Suriah kini memasuki era baru dengan pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa. 

Perubahan dalam Praktik Keagamaan

Perubahan rezim membawa dampak signifikan terhadap praktik keagamaan selama Ramadan. Pemerintah sementara mengeluarkan imbauan agar restoran, kafe, dan pedagang makanan jalanan tutup pada siang hari sepanjang bulan suci. Pelanggar aturan ini dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga bulan. Meskipun tidak ada perintah resmi, sebagian besar warga Suriah memilih untuk mematuhi aturan ini guna menghindari sanksi.

Di Damaskus, beberapa kafe tetap beroperasi namun menutup tirai untuk mencegah perhatian publik. Kondisi ini berbeda dengan era Assad, di mana masyarakat diperbolehkan makan di tempat umum selama Ramadan tanpa risiko hukuman. Menteri Urusan Agama sementara, Hussam Haj-Hussein, menyebut Ramadan tahun ini sebagai "Ramadan kemenangan dan pembebasan," menandai perubahan besar dalam kehidupan beragama masyarakat Suriah. 

Pergeseran Menuju Hukum Islam yang Lebih Ketat

Pemerintahan sementara berusaha menerapkan hukum Islam yang lebih ketat dibandingkan dengan kebijakan sekuler di bawah Assad. Hal ini menimbulkan harapan bagi sebagian warga yang menginginkan aturan lebih religius, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terkait kemungkinan pembatasan kebebasan individu. 

Tantangan Politik Pasca-Rezim Assad

Selain perubahan dalam praktik keagamaan, Suriah juga menghadapi tantangan besar dalam membentuk pemerintahan yang stabil dan inklusif. Setelah jatuhnya rezim Assad, negara ini terpecah menjadi beberapa wilayah kekuasaan yang masing-masing didukung oleh sekutu eksternal dengan kepentingan berbeda. Pasukan oposisi Sunni, kelompok Kurdi, dan sisa-sisa rezim lama berupaya mengamankan posisi mereka dalam tatanan politik baru.

Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, menyerukan transisi pemerintahan yang demokratis dan damai. Indonesia mendorong proses transisi yang inklusif demi kepentingan seluruh rakyat Suriah, mengingat kompleksitas situasi politik dan sosial yang ada.

Ramadan tahun ini menjadi simbol harapan dan tantangan bagi Suriah. Di satu sisi, ada optimisme untuk perubahan positif dan pembaruan spiritual. Namun, di sisi lain, upaya membangun pemerintahan yang stabil dan menghormati hak asasi manusia tetap menjadi tugas berat bagi negara yang baru saja keluar dari bayang-bayang rezim otoriter.