Tipu Sewa Menyewa TKD, Kades Kedawung Ditahan

Lumajang, VIVA Banyuwangi - Kepala Desa (Kades) Kedawung, Kecamatan Padang, ditahan Unit Tipikor Satreskrim Polres Lumajang, terkait dugaan penipuan sewa menyewa lahan tebu pada Tanah Kas Desa (TKD), sejak Jumat (28/7/2023).

Baca Juga

Musnahkan Ribuan Botol, Bupati Lumajang Tegaskan Tak Terbitkan Izin Perdagangan Minuman Beralkohol

Menurut Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Dhedi Ardi kepada media ini, Kades tersebut ditahan berdasarkan laporan dari seorang warga Kabupaten Jember, akibat dirinya merasa tertipu dengan tipu muslihat dari sang Kades Kedawung.

“Kejadian ini berawal dari akad sewa-menyewa lahan tebu, sebagai aset TKD atau bengkok yang menjadi jatah Kades Kewadung, Bawon, yang berada di Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, tidak sesuai dengan kesepakatan bersama,”  kata Kasar Reskrim kepada awak media ini, Sabtu (29/7/2023).

Baca Juga

Kak Seto “Semprot” Kualitas Guru Menurun: “Mendidik Bukan Membidik, Mengajar Bukan Menghajar!”

Dari informasi yang diperoleh awak media, dalam kesepakatan tersebut, Kades Kedawung dengan menyewakan lahan bengkoknya senilai Rp 200 juta kepada warga Kabupaten Jember tersebut, untuk digarap lahannya selama beberapa tahun ke depan.

“Setelah terjadi kesepakatan, penyewa melakukan pembayaran melalui transfer dengan nomor rekening penerima sesuai yang disarankan oleh Kades Kedawung, yaitu  menggunakan rekening dari salah satu Perangkat Desa Kedawung, bukan menggunakan rekeningnya sendiri,” jelasnya lagi. 

Baca Juga

Gas Melon Disorot! Bupati Lumajang Keluarkan Surat Edaran Tegas: Harga Maksimal Rp 18 Ribu, Pangkalan Dilarang “Main Mat

Korban dugaan penipuan ini, dikatakan Kasat Reskrim adalah warga Kabupaten Jember dengan inisial AG, yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu bank pemerintah, tidak terima dengan perilaku yang tidak mencerminkan seorang panutan ini, melaporkan ke Polres Lumajang, sekitar bulan Maret 2023 lalu.

Dari penelusuran pada salah satu media online, diketahui, korban menuturkan kejadian ini menjadi janggal ketika dirinya terus menerus mentransfer uang bukan kepada Kades Kedawung, melainkan kepada salah satu Perangkat Desanya.

“Dalam berjalannya waktu, ketika saya, sebagai penyewa akan menggarap lahan tersebut dicegah oleh sang Kades, dengan dalih yang melakukan pekerjaan di lahan garapan adalah warganya. Dengan dalih orang-orang ini lebih mengerti batas-batas lahan yang menjadi hak penyewa, karena berdampingan dengan lahan penyewa lainnya,” ungkapnya.

Dan waktu itu juga, Kades Kedawung meminta lagi sejumlah uang untuk pembiayaan tenaga kerja dan pengeluaran pemupukan serta perawatan lainnya, sebesar Rp 44 juta, karena saling percaya dengan Kades, AG kembali memberikan uang melalui transfer kepada rekening perangkat desa tersebut.

Halaman Selanjutnya

“Namun ketika saya mendatangi lokasi lahan yang disewa, ternyata tidak didapati adanya pekerjaan apapun yang dijanjikan oleh Kades waktu itu. Bahkan saat berada di lokasi lahan tersebut, saya menemukan kenyataan, sebagian tanah yang disewakan oleh Kades,  merupakan lahan yang sudah disewa oleh orang lain, sehingga saya hanya mendapatkan bagian kecil lahan garapan, yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” keluhnya.