Ancaman Pemakzulan Yoon Suk Yeol, Akankah Berhasil?
- Reuters
Korea, VIVA Banyuwangi –Dilansir dari Korean Times, Majelis Nasional Korea Selatan akan menggelar sidang pleno pada hari Sabtu untuk memutuskan nasib Presiden Yoon Suk Yeol melalui mekanisme pemakzulan. Langkah ini diambil sebagai respons atas deklarasi darurat militer yang dinilai melanggar ketentuan konstitusi.
Meskipun undang-undang tersebut telah menimbulkan kegemparan dan kemarahan publik di seluruh negeri yang menyerukan penggulingan Yoon, masih belum jelas apakah mosi pemakzulan akan disahkan karena partai berkuasa People Power Party (PPP), secara resmi menentangnya.
Meskipun undang-undang kontroversial tersebut telah memicu gelombang protes di seluruh negeri yang menuntut pengunduran diri Presiden Yoon, nasib mosi pemakzulan masih belum pasti. Partai penguasa People Power Party (PPP) yang secara resmi menentang usulan pemakzulan, diperkirakan akan memberikan perlawanan.
Partai Oposisi Utama, Partai Demokrat Korea (DPK), mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan mendorong voting dalam sesi parlemen penuh sekitar pukul 7 malam pada hari Sabtu.
Pada hari Rabu, 196 anggota parlemen dari DPK dan partai oposisi lainnya mengajukan rancangan undang-undang untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. RUU ini kemudian secara resmi diajukan ke seluruh anggota Majelis Nasional pada Kamis dini hari.
RUU pemakzulan harus diputuskan dalam waktu 24 hingga 72 jam setelah diajukan.
"Kami ingin memberikan waktu yang cukup bagi anggota parlemen PPP untuk mempertimbangkan keputusan mereka terkait upaya kudeta inkonstitusional atau tuduhan pengkhianatan Yoon. Sekaranglah saatnya untuk bertindak berdasarkan hati nurani, bukan kepentingan politik," kata Rep. Jo Seoung-lae, juru bicara senior DPK, setelah rapat Dewan Tertinggi.
Mosi pemakzulan membutuhkan persetujuan setidaknya dua pertiga anggota Majelis, yang berarti setidaknya 200 suara dari total 300. Karena 192 dari anggota ini berasal dari partai berkuasa PPP, setidaknya delapan anggota PPP harus mendukung RUU agar mosi dapat disahkan.
Jika hal itu terjadi, kewenangan Yoon akan langsung ditangguhkan dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih peran sebagai presiden sementara.
Pelaksanaan kekuasaan Yoon akan dihentikan hingga Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan mengenai pemakzulan, yang bisa memakan waktu hingga 180 hari.