Dekrit Militer Berujung Pemakzulan: Presiden Yoon Suk Yeol Diberhentikan
- The Korea Times
Krisis politik ini juga menjadi bukti betapa mudahnya kekuasaan disalahgunakan, dan bagaimana pentingnya mekanisme checks and balances dalam sistem politik.
Oposisi Desak Mahkamah Konstitusi Segera Putuskan Nasib Yoon Suk Yeol
Suasana politik Korea Selatan semakin memanas pasca disahkannya mosi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Oposisi yang menjadi penggagas pemakzulan, kini mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan nasib Yoon dan menjatuhkan vonis atas tindakannya yang dianggap melanggar konstitusi.
Park Chan-dae, pemimpin fraksi Partai Demokrat Korea (DPK), partai oposisi utama, menyebut pemakzulan sebagai "kemenangan besar bagi rakyat". Ia menegaskan bahwa proses pemakzulan ini baru merupakan langkah awal untuk menyelesaikan krisis politik yang melanda Korea Selatan.
"Insiden 3 Desember belum berakhir," tegas Park. "Penghentian tugas presiden untuk dalang di baliknya, Yoon Suk Yeol, hanyalah langkah pertama dalam menyelesaikan krisis ini."
DPK berjanji untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam skandal hukum militer, termasuk Yoon. Mereka tidak akan berhenti sebelum semua yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban dan seluruh kejadian terungkap.
Sentimen serupa juga diungkapkan oleh Partai oposisi kecil, Partai Membangun Kembali Korea. Mereka menyebut pemakzulan sebagai "titik awal untuk pemulihan demokrasi" dan mendesak agar Yoon segera ditangkap serta penyelidikan dimulai tanpa penundaan.
