Dekrit Militer Berujung Pemakzulan: Presiden Yoon Suk Yeol Diberhentikan
- The Korea Times
Namun, kali ini, dukungan dari 12 anggota parlemen PPP berhasil meloloskan mosi pemakzulan.
Dengan disahkannya mosi pemakzulan, tugas Yoon sebagai presiden ditangguhkan hingga Mahkamah Konstitusi membuat keputusan final. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah akan mengesahkan atau menolak mosi pemakzulan tersebut.
Dalam pesan video yang direkam sebelumnya, Yoon menyatakan tekadnya untuk terus menantang keputusan pemakzulan. Ia menekankan bahwa perjalanan politiknya belum berakhir dan ia akan terus berjuang untuk negara.
Yoon juga menyerukan persatuan dan fokus pada peningkatan sistem politik di Korea Selatan.
Namun, langkah Yoon ini kemungkinan besar akan semakin memperkeruh situasi politik di Korea Selatan. Partai oposisi diprediksi akan memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisinya dan menekan agenda politik mereka.
Masa depan politik Yoon pun menjadi tanda tanya, dengan kemungkinan ia akan menghadapi berbagai tuduhan dan investigasi setelah masa jabatannya berakhir.
Skandal hukum militer ini menjadi pelajaran penting bagi Korea Selatan, mengingatkan kembali pentingnya prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan kebebasan berekspresi.
