Sistem Satu Arah di Kawasan Kampus Jember, Begini Kata Pengamat

Jember, VIVA Banyuwangi - Pemberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di sejumlah jalan di kawasan Kampus Universitas Jember menuai pro dan kontra.

Melihat hal itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember melakukan diskusi publik, dengan mengundang berbagai pihak, seperti Bupati Jember, Ketua DPRD, Kapolres Jember, Kasatlantas, Pemerhati, Akademisi, Pedagang Kaki Lima (PKL), Ojek Online dan sebagainya.

Pemerhati yang juga sekaligus peneliti tarnsportasi dari Universitas Jember, Sonya Sulistyono menilai, pemberlakukan SSA menjadi solusi untuk mengurai kemacetan di jalan seputar kampus.

Bahkan, pria yang juga sebagai dosen tenaga ahli di Korlantas Polri meminta agar penerapan ini tidak setengah-setengah.

“Jangan setengah-setengah, langsung tancap untuk Jember lebih baik,” tegasnya, ketika dialog publik disalah satu hotel di Jember, Senin, 16 Oktober 2023.

Menurutnya, penerapan SSA berdampak kepada pergerakan efisien, kelancaran lalu lintas, meningkatkan keselamatan, meningkatkan kapasistas serta efisiensi perjalanan.

Disamping itu, dapat meningkatkan perekeonomian dan kualiatas lingkungan. Sedangkan dampak negatifnya, diantaranya pembatasan mobilitas dan aksebilitas, penggunaan jalan yang berlebihan dan lainnya.

Tercatat, Sonya menyebut, pengamatan yang dilakukan, pemberlakukan SSA terdapat peningkatan volume kendaraan pada 14 Oktober 2023.

Ada 4 Jalan disekitar kawasan kampus yang diberlakukan ujicoba SSA, yakni Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip dan Jalan Riau.

Sebelum SSA, volume kendaraan di Jalan Jawa mencapai 3.632 dan pasca SSA meningkat menjadi 4.320. Sementara di Jalan Kalimantan dari 3.729 menjadi 3.769. Di Jalan Mastrip dari 2.668 menjadi 7.801 dan di Jalan Riau dari 2.480 menjadi 4.819.

“Sebelum pemberlakuan SSA volume kendaraan ada selisih yang cukup besar mencapai 1.500 kendaraan," sebutnya.

Dari dampak negatif dan positif itu, pemberlakuan ini harus dikembangkan dan dievaluasi.

Proses evaluasi bisa dilakukan dengan cara melakukan pengukuran volume lalu lintas, analisis kecepatan dan waktu tempuh.

Kemudian dapat dilakukan dengan analisis kepadatan lalu lintas, pemantauan aliran lalu lintas, evaluasi keselamatan jalan, dan survei kepuasan pengguna jalan.

Sementara terkait upaya pengembangan, Pemkab Jember dapat menganalisis dampak lalu lintas, penyesuaian rencana tata ruang (RDTR/RTBL), peningkatan infrastruktur dan diversifikasi rute alternatif, kepentingan pejalan kaki dan pesepeda, diversifikasi transportasi alternatif, dan kebijakan parkir yang efektif.

Berkaitan dengan pengembangan SSA, penandaan harus jelas, seperti tanda darurat sementara. Sebab, jika hanya dilakukan dengan menebar petugas, akan sulit membentuk budaya.

"Harus diimbangi dengan adanya tanda darurat sementara, sehingga pengendara bisa satu harus ke kanan dan ke kiri,” pungkasnya.