Tidak Netral, Kadus Galekan dan Kadus Badolan Dinonaktifkan!
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Pilkades serentak yang digelar di 51 Desa di Kabupaten Banyuwangi menelan korban. 2 orang Kepala Dusun di Desa Bajulmati dikenai sanksi nonaktif akibat terbukti tidak netral.
Kepala Dusun Badolan Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur, Jumadi hanya bisa pasrah saat mendengarkan keputusan dari Plt Kepala Desa Bajulmati, Sulaiman.
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami Kepala Dusun Galekan Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur, En Nunung saat rapat pleno pasca beredarnya video pelanggaran Pilkades Bajulmati.
Berdasarkan video yang beredar, keduanya terbukti menggerakkan massa untuk memilih calon nomer urut 4, Abdul Gofar yang juga merupakan Incumbent berdasarkan laporan dari Heri, tim sukses calon nomer urut 1, Achmad Thoha.
Agus (tengah) Ketua timses nomer urut 4
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
"Dengan mengajukan ini, kami bukan masalah unsur pribadi. Kami ditugaskan oleh calon kami, pak Achmad Thoha. Atas kegaduhan di masyarakat yang ditimbulkan oleh perangkat desa tersebut," ujar Heri, Ketua tim sukses calon nomer urut 1.
Dari bukti yang ada, Heri menuding kedua oknum Kepala Dusun tersebut terbukti melakukan hal yang melebihi wewenangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Ketua Tim sukses cakades nomer urut 4, Abdul Gofar membantah keterlibatan langsung dari incumbent dalam pelanggaran perundangan tersebut.
"Apa yang dilakukan mereka (oknum Kadus) tidak ada kaitannya dengan kami. Tidak ada arahan untuk itu," bantah Agus dalam rapat di Balai Desa Bajulmati.
Edi (bertopi), Kusmadi dan Heri (Berkopiah)
- Anton Heri Laksana/ VIVA Banyuwangi
Sementara itu, Plt Kepala Desa Bajulmati Sulaiman menegaskan bahwa kedua oknum Kepala Dusun tersebut telah melanggar perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bajulmati.
"Kepala Dusun Galekan, En Nunung dan Kepala Dusun Badolan, Jumadi diberhentikan sementara selama 3 bulan akibat perbuatannya," jelas Plt Kepala Desa Bajulmati, Sulaiman dalam rapat pleno. Selasa, 24 Oktober 2023.
Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Badan Permusyawatan Desa, Hasan Ma'ruf menjelaskan payung hukum atas keputusan sanksi tersebut.
"Sebelum penetapan ini, seluruh Muspika Wongsorejo sudah sepakat bahwa ada perundangan yang dilanggar. DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) juga mengarahkan demikian. Jadi payung hukumnya jelas," kata Hasan Ma'ruf.
