Puluhan Warga Geruduk Kantor Desa Plampangrejo, Pertanyakan BLT yang Belum Dibayarkan

Kepala Desa Plampangrejo, Yudi Wiyono
Sumber :
  • Roni Subhan/ VIVA Banyuwangi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi –Puluhan warga Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, mereka mendatangi kantor desa pada Senin (08/04/2024) sekira pukul 11.00 wib. untuk menyampaikan keresahan warga terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) mencapai Rp63 juta untuk 35 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). yang belum disalurkan serta dugaan penyimpangan dana desa.

Ngasak Padi, Tradisi Emak-Emak yang Tetap Hidup di Tengah Panen Bajulmati

Kedatangan warga yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Peduli Desa itu disertai sejumlah tuntutan. Mereka mempertanyakan mengapa hingga April 2025, BLT tahun lalu untuk keluarga miskin belum juga diberikan. Selain itu, mereka juga menyoroti ongkos tukang bangunan yang belum dibayarkan serta beberapa proyek desa yang diduga tidak transparan dalam pengelolaannya.

"BLT belum disalurkan, padahal itu untuk warga miskin. Ongkos tukang bangunan juga belum dibayar. Ada banyak kejanggalan, termasuk proyek pengadaan mobil desa senilai Rp213 juta yang dananya waktu itu sudah keluar tapi mobilnya tidak, hingga pemerintah desa mengeluarkan uang lagi untuk membeli mobil, " ujar Abdul Rohman Sodik, salah satu tokoh warga.

Ketua Bumdes Bajulmati Lama Belum Lakukan LPJ, Bumdes Bajulmati yang Baru Vakum dan Mati Suri

Sodik bahkan menduga telah terjadi penyelewengan dana desa oleh kepala desa. Ia menegaskan, jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat, pihaknya akan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum (APH).

Puluhan Warga Geruduk Kantor Desa Plampangrejo

Photo :
  • Roni Subhan/ VIVA Banyuwangi
Tragis! Disambar Petir Saat Panen Jagung, Satu Petani Tewas di Alasbuluh

“Kalau sampai hari ini tidak ada kejelasan, kami akan laporkan ke pihak berwajib. Sudah tidak ada toleransi lagi. Ini uang rakyat, bahkan uang orang miskin yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan Lebaran, malah tidak diberikan,” tegasnya.

Menurut Sodik, alasan defisit anggaran tidak masuk akal dan seharusnya kepala desa mampu menjelaskan secara rinci ke mana dana-dana tersebut digunakan. 

Halaman Selanjutnya
img_title