Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka, ini Persyaratan Lengkapnya!
- Dok. Antara/ VIVA Banyuwangi
Jakarta, VIVA Banyuwangi –Pemerintah akan segera membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada September 2024.
Hal ini diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas.
Pendaftaran ini akan dibuka setelah proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi ditutup pada 6 September 2024.
"Sepertinya September, setelah CPNS langsung dibuka pendaftaran PPPK," ujar Menpan-RB Azwar Anas saat berada di Makassar, dikutip dari video Antara pada Rabu, 28 Agustus 2024.
Pendaftaran PPPK 2024 ini sempat mengalami penundaan karena ada beberapa kendala teknis yang dihadapi oleh sejumlah daerah terkait pelaksanaan PPPK.
Namun pendaftaran PPPK tetap diprioritaskan untuk menyelesaikan data yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Formasi PPPK 2024 Terbesar dalam Sejarah
Seleksi PPPK tahun ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Indonesia.
Dari total formasi yang disediakan sebanyak 1.280.547, formasi PPPK mencapai 1.031.554.
Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan bagi tenaga non-ASN, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer atau tenaga non-ASN.
Jabatan yang ditawarkan dalam seleksi PPPK 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
Mencakup berbagai bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan kompetensi khusus, sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Persyaratan Pelamar PPPK 2024
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 347 Tahun 2024, terdapat sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan oleh calon pelamar PPPK 2024.
Beberapa persyaratan utama adalah:
1. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana:
Kebutuhan ini diperuntukkan bagi eks tenaga honorer Kategori II (THK-II) dan tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah.
2. Data Terdaftar di BKN:
Pelamar harus terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II atau tenaga non-ASN pada BKN.
Aktif bekerja di instansi pemerintah minimal selama dua tahun terakhir secara terus-menerus.
3. Pendaftaran di Instansi Tempat Bekerja:
Pelamar hanya dapat mendaftar di instansi pemerintah tempat mereka bekerja saat ini.
4. Syarat untuk Penyandang Disabilitas:
Penyandang disabilitas dapat mendaftar dengan syarat menyerahkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menjelaskan derajat disabilitasnya.