DPR Makassar Kompak, RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas di 2025

DPR Makassar Kompak, RUU Perampasan
Sumber :
  • YouTube @tvOneNews

Makassar , VIVA Banyuwangi – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini menjadi fokus utama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

img_title Fakta Persidangan Seret PPK DLH Jadi Tersangka Keempat Kasus Korupsi RTH

Komisi III DPR RI sepakat untuk memasukkan RUU ini ke dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) dan menjadikannya prioritas pada tahun 2025.

Peraturan ini diyakini akan menjadi alat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang masif terjadi.

img_title Tak Terbukti Korupsi Proyek Video Desa, Hakim PN Medan Vonis Bebas Amsal Sitepu

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mengatakan RUU Perampasan Aset seharusnya sudah lama diimplementasikan.

RUU ini dapat menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh para koruptor.

img_title Wamenkum Sebut RUU Penyesuaian Pidana Jadi Pintu Darurat Penanganan Narkotika Jelang 2026!

Benny K Harman menyebut, selama ini banyak pelaku korupsi yang tetap bisa menikmati kekayaan hasil kejahatan mereka karena belum ada payung hukum yang kuat untuk merampas aset-aset tersebut.

Benny K Harman juga menegaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi III sepakat untuk mendukung pengesahan RUU ini.

Harman berharap, dengan dukungan penuh dari berbagai fraksi, pembahasan RUU bisa berjalan lancar dan cepat.

Benny K Harman menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR untuk segera menyelesaikan RUU ini demi kepentingan negara.

“Kita pastikan, Komisi III DPR RI seluruh anggota sepakat untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas 2025,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman. Dikutip dari kanal YouTube @tvOneNews .

Benny K Harman menambahkan, RUU ini akan menjadi solusi bagi kebuntuan hukum dalam kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dan tanpa RUU Perampasan Aset, para koruptor akan terus leluasa.

“Karena kalau ada pidana korupsi, ya hanya pidana badan saja, tapi tidak merampas asetnya,” tambah Benny K. Harman . Sabtu, 13 September 2025.

Selain itu, Benny K. Harman juga menyoroti peran penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya dalam implementasi undang-undang ini nantinya.

Setelah RUU ini disahkan, penegak hukum bisa lebih efektif dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Benny K. Harman menegaskan, RUU Perampasan Aset akan menjadi senjata baru yang sangat ampuh.