Usai Kasus Keracunan MBG, DPR RI Minta Evaluasi Serius Program Makan Bergizi Gratis
- www.antaranews.com
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul kasus keracunan di sejumlah lokasi.
Ia menegaskan, DPR akan mengawal perbaikan tata kelola agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan sesuai tujuan.
Dasco pun menyatakan keprihatinannya atas insiden keracunan makanan dalam distribusi MBG. Menurutnya, investigasi mendalam sangat penting untuk memastikan penyebab kejadian, apakah murni karena kelalaian atau ada unsur kesengajaan.
"Kita meminta MBG untuk menyikapi hal ini dengan serius dan aparat penegak hukum juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, atau ada hal-hal yang mungkin sengaja," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dasco juga membahas terkait temuan data yang menunjukkan dari sekitar 8.000 dapur penyelenggara MBG, hanya 34 yang telah memiliki sertifikat higienis. Kondisi ini, katanya, harus menjadi perhatian utama dalam evaluasi perbaikan program.
"Untuk itu, kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi yang dianggap perlu sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," tegas Sufmi Dasco Ahmad, sebagaimana dilansir dari antaranews.com.
Ia menambahkan DPR melalui komisi teknis terkait akan terus memantau perkembangan kasus keracunan MBG serta menyiapkan langkah pengawasan yang diperlukan. Tujuannya agar tata kelola program lebih rapi dan tidak lagi menimbulkan risiko kesehatan.
Dasco menekankan bahwa evaluasi menyeluruh akan mengembalikan program MBG ke tujuan awal, yakni meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, serta mencegah insiden serupa di kemudian hari.
"Komisi teknis terkait akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan," ungkap Wakil Ketua DPR RI. Kamis, 25 September 2025.
Meski demikian, DPR tetap menyatakan dukungan terhadap program strategis pemerintah. Namun Dasco mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG harus selalu memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan publik.