Ongkos Tukang Belum Dibayar, Koordinator Kabupaten BSPS Banyuwangi Angkat Bicara
- Rano for VIVA Banyuwangi
Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Koordinator Kabupaten atau Korkab BSPS Banyuwangi angkat bicara perihal ongkos tukang yang belum dibayar lunas. Kejadian itu persis menimpa Raji, warga Dusun Karanganyar, Desa Bajulmati, Wongsorejo.
Korkab BSPS Banyuwangi, Rano Pandu Muktiarso (34) mengatakan, dalam Program BSPS ini memang benar terdapat alokasi sebesar Rp 2.500.000 untuk ongkos tukang.
“Cuma di Banyuwangi ini pencairannya ada dua tahap, sama seperti material yang dibayar untuk toko itu ada dua tahap,” katanya, Senin (26/06/2023).
Untuk tahap pertama, ongkos tukang akan dibayarkan ketika proses pembangunan Rumah Tidak Layak Huni telah mencapai ring balok.
Bila mengacu pada ketentuan dalam program dari Kementerian PUPR ini, sebenarnya setelah mencapai 30 persen atau di atas kusen.
“Karena ini menyangkut dengan keseragaman program tersebut, kita di Banyuwangi ini mengambil kebijakan 30 persen itu setelah ring balok,” katanya.
Lalu untuk upah tukang tahap berikutnya, bisa dicairkan ketika pembangunan bedah rumah telah selesai 100 persen.
Baca juga: Ongkos Tukang BSPS Belum Dibayar Lunas, Akhirnya Ngutang Sana-Sini
Dalam artian, tembok bagian depan telah selesai dilakukan proses acian yang oleh masyarakat biasa disebut dilepo, lantai telah di rabat, jendela terpasang, pintu dan atap juga terpasang.
“Terutama kloset itu juga terpasang, sanitasinya, baru kita cairkan upah tukang tahap kedua,” ujarnya.
Ia mengaku telah menjelaskan sebelumnya kepada penerima bantuan (PB) di tahapan verifikasi awal, sistem pencairan kita, kata dia, tanggung renteng. Misal, dalam satu desa terdapat 15 PB, yang telah diselesaikan 14 rumah dan 1 lagi belum selesai, “Semuanya tidak bisa mencairkan, seperti itu.
Jadi kami tidak ingin ada saling iri, yang satu selesai yang lain juga harus mengikuti juga. Jadi mulai bareng-bareng, selesai juga bareng-bareng,” katanya.
Bedah rumah Program BSPS yang telah rampung
- Rano for VIVA Banyuwangi
Seperti diberitakan, satu persatu permasalahan terkait Program BSPS muncul di permukaan. Kali ini pembayaran ongkos tukang belum selesai dan membuat tukang tersebut utang sana-sini.
Program dari Kementerian PUPR untuk sejuta RTLH kurang terkoordinir dengan baik dalam pelaksanaannya.
Dugaan adanya pemotongan, pengalihan penerima bantuan, bahan kurang layak serta dugaan permasalahan pembayaran ikut mewarnai pelaksanaan program tersebut.
