Keluarkan Surat Penertiban Atribut Kampanye, Pemkab Jember Tuai Protes

Jember, VIVA Banyuwangi – Keluarnya surat penertiban atribut kampanye oleh Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur, menuai protes dari berbagai pihak.

Surat tentang penertiban atribut kampanye seperti baliho dari Tomas (Tokoh masyarakat), Partai Politik (Parpol) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dikeluarkan Pemkab Jember tertanggal 1 Agustus 2023 itu, banyak menuai protes.

Dimana dalam surat itu meminta atau mengimbau untuk dilakukan penertiban terlebih dahulu hingga 7 Agustus 2023.

Namun apabila tidak, maka dalam 2 hari Pemkab Jember akan melakukan penertiban.

Menanggapi surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Jember, Ahmad Halim menyatakan, pertama terkait pemasangan atribut dan atau baliho parpol di luar masa kampanye bukanlah kewenangan dan tupoksi dari Pemerintah Daerah.

Akan tetapi menurutnya, merupakan tugas dari Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 101 huruf a angka 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten, terhadap pelanggaran pemilu,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya

Kedua, menurut pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jember itu, surat Sekda tersebut melanggar kewenangan antar instasi, yaitu Bawaslu Kabupaten yang mana apabila dilakukan terhadap baliho atau atribut yang dipasang dilokasi yang telah ditentukan dalam keputusan KPU Kabupaten, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b PKPU No. 23 Tahun 2018.