DPC Peradi Jember Sambut Positif Penguatan Peran Advokat dalam RUU KUHAP
- Palupi Ambarwati/ VIVA Banyuwangi
Jember, VIVA Banyuwangi –Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Jember menyambut baik adanya penguatan peran advokat dalam draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam draf yang saat ini sedang dibahas oleh Komisi III DPR RI, posisi advokat tidak lagi hanya sebagai pihak yang pasif seperti dalam KUHAP yang berlaku sekarang, melainkan diberi peran lebih aktif dan strategis dalam proses peradilan pidana.
Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H., pengurus DPC Peradi Jember, menilai bahwa pengaturan dalam RUU KUHAP menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengakuan peran advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum.
“Selama ini, KUHAP hanya menyebut advokat sebagai penasihat hukum dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Peran kami hanya mendampingi, melihat berkas, dan hadir di persidangan. Dalam RUU KUHAP, posisi advokat diperkuat secara jelas dalam BAB VIII, yang tidak hanya mengatur kehadiran kami, tetapi juga kewenangan kami untuk berperan aktif dalam membela klien,” ujar Lutfian yang kini juga menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
Lutfian juga menyoroti beberapa pasal penting dalam RUU KUHAP yang memberikan penguatan posisi advokat, salah satunya Pasal 33 yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penasihat hukum untuk tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi juga menjelaskan serta menyatakan keberatan dalam proses pemeriksaan. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk pengakuan bahwa advokat harus dilibatkan secara aktif sejak awal proses hukum.
“Paradigma lama yang memosisikan advokat hanya sebagai penggembira dalam proses peradilan sudah seharusnya ditinggalkan. Dengan ketentuan baru ini, kami bisa memberikan intervensi yang konstruktif dan memastikan hak-hak klien benar-benar terlindungi sejak tahap penyidikan,” tambahnya.
Selain itu, Lutfian juga mengapresiasi ketentuan dalam Pasal 41 RUU KUHAP yang mengatur hak penasihat hukum untuk menyampaikan keberatan atas penahanan klien di setiap jenjang proses hukum. “Selama ini, opsi kita hanya praperadilan. Dengan adanya alternatif keberatan ini, proses pembelaan bisa lebih cepat dan efektif,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa DPC Peradi Jember akan mendorong agar penguatan peran advokat ini tidak hanya berhenti pada aspek normatif dalam regulasi, tetapi juga diikuti dengan implementasi yang konsisten di lapangan. Lutfian juga berharap seluruh advokat di Indonesia terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya agar dapat mengisi peran yang diperkuat dalam RUU KUHAP secara optimal.