Edy Wuryanto Usulkan Landasan Hukum untuk Program Makan Bergizi Gratis agar Keberlanjutan

Jakarta, VIVA Banyuwangi –Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Usulan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program tersebut di masa depan, sehingga dapat terus dilaksanakan meskipun terjadi perubahan pemerintahan.

Dalam diskusi media yang bertajuk "Peran Penting Susu dalam Makan Bergizi Gratis (MBG)" di Jakarta, Edy menyatakan, "Kalau betul-betul (program) ini cocok untuk Indonesia, saya akan mengusulkan RUU tentang Badan Gizi Nasional atau RUU Pemenuhan Makanan Bergizi."

Pentingnya Landasan Hukum

Edy menekankan bahwa saat ini pelaksanaan MBG masih menggunakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai pedoman teknis. Namun, belum ada payung hukum yang jelas, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

Ia berharap kedepannya akan ada regulasi yang lebih formal untuk mendukung program ini. Program Makan Bergizi Gratis resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program ini ditujukan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah serta ibu hamil, menyusui, dan balita di 26 provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan dan Target Program

Halaman Selanjutnya

Saat ini terdapat sekitar 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Setiap dapur dikelola oleh seorang kepala SPPG yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kualitas gizi dan distribusi makanan berjalan dengan baik.