Pengelolaan Buah Kapuk di Wongsorejo Dituding Mal-Administrasi

Banyuwangi, VIVA Banyuwangi – Pengelolaan lahan buah kapuk di lahan milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dituding Mal-Administrasi dan cacat prosedur. Mal-Administrasi sendiri diduga telah berlangsung selama 3 tahun.

Tudingan telah terjadi Mal-Adminisgrasi tersebut dinyatakan dalam laporan polisi yang dilakukan Choirul Hidayanto pada Polresta Banyuwangi Kamis 12 Oktober 2023. Aktifis tindak pidana korupsi ini menganggap seluruh pengelolaan buah dan lahan kapuk milik KLHK di perkebunan kapuk di Desa Bengkak dan Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi cacat prosedur.

"Itu aset BMN. Barang milik negara, maka seluruh proses. Baik pengelolaan, penyewaan atau pengambilan manfaat harus melalui aturan dan prosedur yang berlaku," ujar Choirul.

Menurut Warga Dusun Alasmalang Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur itu, seluruh hal yang terkait BMN (Barang Milik Negara) harus melalui peraturan Kemenkeu ( Kementrian Keuangan)

"Ada tertuang semua itu (dalam laporan polisi). Yang saya ingat, setiap pengelolaan, penyewaan dan pengambilan manfaat itu harus persetujuan Kemenkeu," jelas Choirul pada Banyuwangi.viva.co.id

Choirul menambahkan, selanjutnya Kemenkeu akan menunjuk penaksir harga guna mengetahui nilai komersil dari BMN tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tahapan penunjukkan.

"Melalui tender atau bisa juga melalui penunjukkan langsung apabila dilakukan oleh 1 pihak. Dan acuan aturannya tetap Kementrian Keuangan," tambah Choirul.

Halaman Selanjutnya

Choirul menjelaskan, seluruh aset di luar BUMN itu harus mengacu pada peraturan Kemenkeu termasuk lahan perkebunan kapuk milik KLHK di Desa Alasbuluh dan Desa Bengkak Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi Jawa Timur yang merupakan BMN.