Pemkab Bondowoso Bersama DPRD Setujui Raperda Bakum

Bondowoso, VIVA Banyuwangi –Masyarakat Bondowoso, Jawa Timur (Jatim) mendapatkan kabar gembira dengan disetujuinya penetapan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bantuan Hukum (Bakum) gratis untuk masyarakat miskin.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menilai, penetapan Raperda itu merupakan sinyal baik agar Pemerintahan Daerah (Pemda) bisa hadir memberikan bantuan hukum secara gratis saat masyarakat tertimpa persoalan hukum.



Suasana rapat paripurna DPRD Bondowoso

Photo :

• Zainul Muhaimin/ VIVA Banyuwangi

"Di saat ada Perda ini, perlindungan hukum atau bantuan hukum pada masyarakat miskin bisa terlaksana. Maka ada dasar untuk mengalokasikan anggaran bagi pemerintah untuk membiayai bantuan hukum gratis bagi si miskin," kata Ahmad Dhafir pada Banyuwangi.viva.co.id, usai rapat paripurna di gedung DPRD Bondowoso, Selasa 19 Maret 2024.

Ketua DPRD juga menyampaikan, dengan disetujuinya Perda ini, maka menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk bisa mengalokasikan anggaran perihal Bakum.



Suasana rapat paripurna DPRD Bondowoso

Photo :

• Zainul Muhaimin/ VIVA Banyuwangi

"Jadi adanya Perda ini, bukan berarti kita kemudian sekedar memfasilitasi ada persoalan hukum masyarakat miskin. Tapi bisa memfasilitasi masyarakat Bondowoso yang bekerja di luar negeri yang tertimpa persoalan hukum. Sebelum ada Perda ini seringkali Pemda tidak bisa memfasilitasi anggaran dan sebagainya," imbuh Dhafir.

Halaman Selanjutnya

Alumni pondok pesantren Sidogiri itu mengatakan, Perda Bakum disetujui karena banyaknya keluhan dari masyarakat akan keluarganya yang berada di luar pulau bahkan luar negeri dan tertimpa hukum.