DPRD Banyuwangi Ingatkan Pemkab Harus Serius Kerjakan Program Kabupaten Layak Anak

Banyuwangi – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, ingatkan Pemerintah Daerah serius tangani pelaksanaan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah daerah provinsi se Indonesia yakni program Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Ficky Septalinda mengatakan, terkait Program-program pemerintah daerah yang sudah dikonsep, sudah direncanakan dan juga dianggarkan bupati bersama DPRD, dalam rangka untuk keseuksesan kabupaten layak anak benar – benar dilakukan serius tidak hanya di laporkan bahwa program sudah dikerjakan secara maksimal namun masih saja bermunculan anggapan masyarakat menganggap kinerja pemerintah lamban terkhusus program (KLA).

“Kami cukup menegaskana saja bahwa program bupati sangat bagus dan ini mungkin akan lebih dimaksimalkan lagi tambahan-tambahan skor yang bisa disampaikan ke tim verifikator,” kata Ficky usai mengikuti Rapat Monitoring Kinerja Bupati Tim PPPA RI, Selasa (23/5/2023) kemarin.

Artinya menurut Ficky , bahwa dalam program kabupaten/kota Layak Anak ini memang butuh keseriusan dalam pelaksanaan dan memang benar – benar dilakukan, pasalanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi di Banyuwangi seperti kasus kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), Kekerasan kasus Pelecehan seksual yang mana korbannya masih di bawah umur.

Terahir bahkan, Pihak kepolisian dalam seminggu saja mengunggkap kasus kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh guru di Kecamatan Purwoharjo. Serta di Kecamatan Srono, polisi membeberkan pengungkapan kasus persetubuhan dengan korban anak dibawah umur. di salah satu hotel.

Langkah tegas petugas dalam penyalagunaan hotel yang seharusnya tidak bisa memberikan akses kepada anak di bawah umur ternyata seolah dibiarkan dan belum ada perhatian serius dari pihak terkait.

“Kalau hasil dari verifikasi tadi kan ada beberapa yang harus dilengkapi yang pasti kelengkapan syarat-syaratnya tidak terlalu banyak karena dari pertemuan yang pertama dan pertemuan kedua ini kami kira sudah banyak perubahan, sudah banyak program yang sudah menjadi realita dan realita di bawah itu sudah baguslah,” unggkap Ficky.

Ketua komisi IV DPRD Banyuwangi ini juga memberikan apresiasi kepada kinerja pemda Banyuwangi semua kinerja yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait demi mewujudkan Banyuwangi sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak sudah di paparkan. Namun masih banyak yang harus di lengkapi dalam teknis pelaksanaan di lapangan tetap harus benar – benar di tingkatkan.

“Jadi urusan kasus urusan penanganan kasus sudah sangat baik, pendampingan terhadap korban kekerasan anak ataupun sosialisasi dengan penurunan pernikahan dini itu juga laporannya juga sudah baik,” ujar Ficky.

Sangat jelas melihat program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah daerah untuk bupati bersama dengan dinas – dinas terkait sudah sampai tepat sasaran tinggal memaksimalkan lagi, agar masyarakat benar – benar merasakan dampaknya dan apa yang menjadi tujuan program KLA terwujud, dan kejadian kekerasan korbannya perempuan dan anak di Banyuwangi sudah berkurang, apalagi kesadaran masyarakat sudah mulai muncul khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

“Ya kan memang gini ada kabupaten atau kota yang itu warganya berani malapor. Kalau berani malapor itukan positif gitu lho, berarti ini akan semakin ketat kita awasi. Tapi ada kabupaten atau kota yang data kekerasan anaknya rendah berarti ada indikasi apakah itu memang betul rendah atau memang warga dengan kekerasan atau perempuan dan anak itu berani melapor atau tidak,” imbuhnya.

Selanjutnya untuk memaksimalkan melihat hal tersebut di kabupaten Banyuwangi korban sudah berani untuk melapor kepada pihak – pihak terkait, dan selama program ini dilaksanakan pemda tidak hanya melibatkan instansi legislatif dalam soal penganggaran, namun semua sektor juga harus mendukung untuk memaksimalkan program tersebut.

“Ya memang dari instansi ataupun penegak hukum ya harus lebih aktif sosialisasi dan turun jadi tidak hanya mulai di kabupaten kota tapi harus sampai ke desa atau pelosok-pelosok, Jadi kalau ngomong pelayanan dan sosialisasi itu harus sampai ke pelosok-pelosok harus sampai ke sana. Lah ini kan menuju ke sana agar lebih maksimal,”tutup ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi.