Ratusan PTT Geruduk Kantor DPRD Bondowoso, Ada Apa?

Bondowoso, VIVA Banyuwangi –Ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur (Jatim), Jum'at 28 Juni 2024.

PTT SMP yang berjumlah 105 orang tersebut datang untuk melakukan audiensi pada Komisi IV DPRD guna menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mereka terdiri dari penjaga sekolah atau satpam, tukang kebun, operator sekolah, pesuruh dan staf Tata Usaha (TU) sekolah.

Wakil Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT), Titik Yuliatin menyampaikan, kedatangan pihaknya ke DPRD untuk memperjuangkan nasib PTT SMP ke depan. Sebab, Pemkab Bondowoso hingga saat ini belum membuka formasi untuk calon P3K

"Kami mengadu ke DPRD tentang nasib PTT SMP ke depan itu mau dibawa ke mana, saat ini yang ada formasi tes calon P3K itu hanya untuk Guru Tidak Tetap (GTT), sedangkan untuk PTT tidak ada. Terakhir yang ada pengangkatan hanya pada 2008 dan sampai saat ini tidak pernah ada lagi," kata Titik Yuliati pada Banyuwangi.viva.co.id.

Meskipun pihak pemerintah beralasan tak dibukanya formasi P3K karena terkendala dengan anggaran, Titik berharap Pemkab Bondowoso memberi kesempatan yang sama untuk PTT SMP. Dengan cara membuka formasi P3K untuk mereka. 

"Kami berharap di Tahun 2025 sudah ada formasi P3K untuk PTT SMP di Kabupaten Bondowoso," ujar Titik.

Selain itu, PTT juga berharap ada tambahan insentif dari pemerintah untuk pegawai sekolah non-PNS. 

Titik mengungkapkan, saat ini insentif yang diterima PTT dari sekolah tempat mereka bekerja sangat minim. Setiap PTT hanya menerima 30 sampai 40 persen jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Bondowoso.

"Kami juga belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan hanya menerima insentif dari sekolah. Padahal kerja kami juga berat, sering lembur, terkadang lembur sampai larut malam seperti kerja operator sekolah," keluh Titik.



Puluhan guru honorer menunggu audiensi PTT dan komisi iv

Photo :

• Zainul Muhaimin/ VIVA Banyuwangi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Mahfidz menyampaikan, setelah mendengar aspirasi PTT SMP, Pemkab Bondowoso juga membuka kesempatan yang sama dengan membuka formasi P3K.

"Saya berharap tahun depan ada formasi itu. Karena mereka punya hak yang sama untuk mengikuti, cuma tidak ada formasinya. Saya mendorong Pemda membuka formasi itu," ungkap Mahfidz.

Mahfidz menambahkan, Komisi IV akan mengusulkan pada Dinas Pendidikan agar mengkalkulasi semua PTT baik di SD dan SMP terkait jumlah pasti mereka.

"Dan supaya ada anggaran untuk tambahan insentif bagi kepada mereka," terang Mahfidz.

Mahfidz menilai, untuk saat ini kesejahteraan PTT masih jauh di bawah UMR. Sebab, kesejahteraan yang diterima PTT bukan dari insentif dana daerah, tetapi dari Bos. 

"Kesejahteraan yang diterima bervariasi, antara Rp.300 ribu - Rp.600 ribu per bulan," urai Mahfidz.

Legislator alumni Nurul Jadid ini berharap, agar Pemkab Bondowoso juga memperhatikan nasib mereka dengan cara membuka formasi P3K. Sebab, mereka sudah ada yang mengabdi 16 tahun ada yang lebih.

Pihaknya juga mendorong, agar PTT juga datang ke Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal yang sama tentang formasi P3K dan tambahan insentif dari pemerintah daerah.

"Kami juga menargetkan bagaimana tahun depan ada anggaran yang diberikan kepada mereka," pungkas Mahfidz.