Komisi A DPRD Jember Sebut Banyak Kartu Undangan Memilih Pilkades Dibeli

Jember – Komisi A DPRD Kabupaten Jember, menyatakan banyak undangan memilih yang diberikan kepada masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dibeli penjudi agar tidak datang.

Hal itu ungkapkan anggota Komisi A dari Fraksi PKS, Nurhasan, yang menegaskan di Jember masih ada para penjudi-penjudi yang membeli kartu panggilan atau undangan mencoblos.

Hal ini, kata dia, biasanya dilakukan apabila orang tersebut akan memilih calon kepala desa (Cakades). Dengan catatan yang bukan dari kandidat yang dijagokan oleh para pemain ini.

“Tolong ini kepada Dispemasdes (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), masyarakat yang tidak punya kartu panggilan bisa menggunakan KTP untuk melakukan pemilihan,” ungkapnya, dikutip Rabu (31/05/2023).

Sehingga, dengan memberikan hak untuk menyalurkan suaranya, tingkat kehadiran atau partisipasi pemilih akan tinggi.

“Contoh di Desa Gumukmas yang penduduknya lebih 10 ribu, hanya 6 ribu yang datang. Ini harus dipahami bersama,” jelasnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Jember dengan Dispemasdes tentang pelaksanaan Pilkades, Senin (29/05) lalu.

“Karena kita ingin memiliki kades yang memang benar-benar berkualitas, bukan yang dikuasai penjudi-penjudi. Kalau begini kan repot,” sambungnya.

Dengan demikian, Nurhasan menyimpulkan, masyarakat tidak bisa datang ke TPS karena kartu panggilan mereka dibeli, jadi ini harus dipahami oleh Dispemasdes dan pemangku kebijakan.

“Jadi tidak bisa datang ke TPS, karena kartu panggilan mereka dibeli dan ini harus dipahami Dispemasdes,” terangnya.

Maka dari itu, Nurhasan menyarankan, agar memberikan waktu masyarakat untuk menggunakan KTP di pukul 12.00 hingga pukul 13.00 WIB atau 1 jam sebelum ditutup.

“Jadi tolong untuk tatib pilkades semua desa, bisa disampaikan,” pungkasnya.