Kawal Janji Pemerintah, DPD Minta Program Astacita Sentuh Daerah 3T!

Pimpinan lembaga negara berfoto dengan Presiden dan Wapres
Sumber :
  • antaranews.com

Jakarta, VIVA Banyuwangi –Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mendesak agar program prioritas nasional Astacita dapat diimplementasikan hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, ini adalah syarat mutlak agar pemerataan pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

img_title BGN Tetapkan Kebijakan MBG Disalurkan 5 Hari Kecuali Daerah 3T-Stunting Tinggi

Dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Sultan menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, melainkan tercapainya keadilan dalam pembangunan.

"Kemerdekaan sejati baru terasa ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah 3T, merasakan pemerataan ekonomi, akses kesehatan, dan infrastruktur yang layak," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, pada Senin, 18 Agustus 2025, seperti dilansir dari antaranews.com.

img_title Solusi Kesenjangan Gizi, Komisi X Usulkan Dapur Sekolah MBG untuk Wilayah 3T!

Sultan menegaskan komitmen DPD sebagai pengawas dan pengawal program pemerintah di daerah. Menurutnya, Astacita adalah peta jalan yang harus diimplementasikan secara nyata.

"Astacita bukan sekadar janji politik, ini spektrum pemerataan dari pangan, energi bersih, pendidikan, kesehatan, maritim hingga konektivitas, yang harus kami kawal agar benar-benar berjalan di lapangan," tegasnya.

img_title DPD RI Gelar Sidang Paripurna Luar Biasa Kepercayaan Publik Meningkat Jadi 75 Persen

Untuk mendukung hal tersebut, salah satu langkah konkret yang diusung DPD adalah mendorong RUU Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) masuk dalam Prolegnas Prioritas untuk memperkuat otonomi, pemerataan fiskal, dan layanan dasar di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi yang nyata antara pemerintah pusat dan daerah, bukan sekadar retorika. Kolaborasi ini harus fokus pada pemerataan investasi, penguatan UMKM, jaminan akses kesehatan dasar, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Lebih jauh, Sultan menyoroti bahwa pembangunan harus berlandaskan prinsip keberlanjutan lingkungan, sejalan dengan gagasannya tentang Green Democracy. Menurutnya, demokrasi Indonesia harus menjadi lebih substansial dengan berpihak pada kepentingan daerah, ekologi, dan nasib generasi mendatang.

Mengakhiri pernyataannya, Sultan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan kemerdekaan yang bermakna, sejalan dengan tema HUT ke-80 RI, yaitu "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".