Polemik Gaji Anggota DPR Nonaktif, BURT Tegaskan Itu Urusan Partai
- https://www.instagram.com/p/DOHvHook5CR/
Jakarta, VIVA Banyuwangi – Isu mengenai anggota DPR yang tetap menerima gaji dan tunjangan meski telah dinonaktifkan oleh partainya kembali menjadi sorotan publik.
Melansir unggahan Instagram @vivacoid pada Rabu, 3 September 2025, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rizki Natakusumah, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan ranah BURT, melainkan tanggung jawab masing-masing partai politik.
“Ya itu kan tata kelolanya. Tapi kan itu urusan partai masing-masing,” kata Rizki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
Rizki menjelaskan, BURT hanya mengelola aspek administratif, termasuk gaji dan tunjangan anggota DPR secara umum. Sedangkan status nonaktif seorang legislator, menurutnya, sepenuhnya merupakan urusan internal partai.
“Jadi urusan rumah tangga yang saya bidangi kan urusan rumah tangga DPR, bukan internal partai. Jadi mohon ditanyakan ke internal partai masing-masing,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, juga menyinggung isu serupa. Ia menekankan bahwa dalam tata tertib DPR maupun Undang-Undang MD3, tidak ada istilah nonaktif bagi anggota legislatif. Meski begitu, Said menghormati sikap partai-partai yang mengambil langkah tegas terhadap kadernya.
“Baik tatib maupun Undang-Undang MD3 memang tidak mengenal istilah nonaktif. Namun saya menghormati keputusan yang diambil oleh Nasdem, PAN, maupun Golkar,” ujar Said, Senin, 1 September 2025.
Lebih lanjut, Said memastikan bahwa anggota DPR yang dinonaktifkan tetap memperoleh gaji dan tunjangan karena status keanggotaannya secara hukum belum gugur.
“Kalau dari sisi aspek teknis itu ya tetap terima gaji. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi,” jelasnya.
Namun, Said menegaskan urusan penganggaran gaji sudah bukan lagi ranah Banggar setelah keputusan ditetapkan.
“Kan tidak di Banggar lagi posisinya. Banggar sudah memutuskan. Sekarang begitu saya putuskan, kan di bagian pelaksana. Pelaksananya bukan Banggar,” tandasnya.
Polemik ini memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola politik dan hukum di parlemen, di mana keputusan partai tidak serta-merta menghapus hak keuangan seorang anggota DPR.
Publik pun kini menanti, apakah ke depan akan ada regulasi yang lebih jelas agar istilah “nonaktif” tak hanya sekadar jargon politik tanpa konsekuensi hukum.