Analisis Sebut Dewan Perdamaian Dinilai Masih Hadapi Banyak Tantangan Implementasi
- https://www.instagram.com/p/DU85rSOEVsJ/?img_index=2
Amerika Serikat, VIVA Banyuwangi – Seorang analisis mengungkapkan bahwa Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza dinilai masih menghadapi banyak tantangan implementasi. Menurutnya, implementasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan inisiatif tersebut.
Pembentukan Dewan Perdamaian yang digagasdi bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya. Meski perjanjian forum tersebut sudah tertuang di atas kertas, Dewan Perdamaian diharapkan dapat membuka jalan bagi gencatan senjata tahap kedua dan rekonstruksi Gaza.
Dilansir dari Anadolu pada Rabu, 25 Februari 2026, seorang akademisi Dr. Abdullah Erboga dalam analisisnya menyebut pertemuan perdana Dewan Perdamaian yang digelar pada 19 Februari 2026 di Washington, bertujuan mengambil keputusan yang memungkinkan kelanjutan gencatan senjata serta memulai pembangunan Gaza, termasuk pembahasan pendanaan dan pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional serta kepolisian lokal.
Sekitar 50 negara disebut berpartisipasi dalam berbagai tingkatan, dengan lebih dari 20 negara tercatat sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza serta sejumlah pihak sebagai pengamat.
Israel hadir dengan mengutus Menteri Luar Negeri, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak menghadiri pertemuan tersebut.
Keanggotaan Israel dalam dewan tersebut memicu perdebatan internal, termasuk kritik dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Tidak adanya perwakilan dari Palestina dalam pertemuan juga menjadi sorotan.
Mengenai hasil pertemuan, Trump menyatakan AS akan memberikan kontribusi sebesar 10 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian Gaza.
Selain itu, Qatar, Maroko, Kazakhstan, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Azerbaijan, Uzbekistan, dan Kuwait menjanjian donasi lebih dari 7 miliar dolar AS.
Total dana yang ditargetkan untuk rekonstruksi Gaza mencapai 75 miliar dolar AS dan akan dikelola melalui Dana Rekonstruksi dan Pembangunan Gaza di bawah Bank Dunia.
Di sisi lain, Menteri Kabinet Keamanan Israel Zeev Elkin menyatakan Israel memutuskan tidak memberikan kontribusi finansial kepada dewan tersebut.
Pembahasan lain yang mengejutkan adalah struktur Pasukan Stabilitas Internasional yang direncanakan bertugas menjaga keamanan di Gaza.
Pasukan itu akan berada di bawah komando AS dengan Indonesia sebagai wakil komandan. Indonesia dikabarkan akan mengirim sekitar 8.000 personel, sementara total kekuatan pasukan diperkirakan mencapai 20.000 tentara dan 12.000 polisi.