Karena Lambat Penanganannya, KPI Surati Kejari Lumajang

Lumajang, VIVA Banyuwangi - Lambatnya penanganan perkara hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Lumajang, Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Lumajang, Jawa Timur datangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang untuk menyerahkan surat terkait perkara yang telah ditangani Kejaksaan yang belum juga kunjung selesai hingga saat ini.

“Kami mengantarkan surat, karena adanya perkara tindak pidana korupsi yang belum selesainya kasusnya, yaitu pengadaan bibit pisang mas kirana tahun 2022 lalu, senilai Rp 1,4 miliar,” kata Ketua KPI Lumajang, Indra Hozi SH, kepada sejumlah media, Selasa (1/8/2023). 

Menurut Hozy, dana yang bersumber dari APBN ini, diduga telah dikorupsi senilai Rp 800 juta, mandek lebih dari 3 tahunan.

“Kami datang ke Kejari Lumajang ini untuk mendukung Kejaksaan yang terkesan lambat dalam menangani kasus tersebut, dan belum adanya kepastian hukum pada oknum-oknum terkait,” bebernya lagi. 

Dikatakan Hozy, Kejari Lumajang tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan kasus korupsi saja, namun juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan keuangan negara juga. 

“Kejaksaan jangan takut dalam menuntaskan kasus yang ditanganinya saat ini, karena masyarakat selalu mensupport kinerja Kejari Lumajang,” ujarnya. 

Hozy mengingatkan juga, jika surat KPI Lumajang ke Kejari Lumajang belum juga mendapatkan tanggapan positif dalam menuntaskan kasus tersebut, maka diminta untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi atau Ke Kejaksaan Agung. 

Halaman Selanjutnya

“KPI dan masyarakat harus bisa menjadi ‘alarm’ bagi Kejari Lumajang. Kejari Lumajang  harus kembali membuktikan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kepada masyarakat Lumajang demi mewujudkan penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum,” beber Hozy.